MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut baik adanya rapat dengar pendapat (RDP) antara Perusda Batara Membangun dengan PT Medco Energy yang diselenggarakan Komisi III DPRD Barito Utara. RDP mengenai tanah hibah yang ditarik warga itu dipimpin langsung Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini.
Hal itu disampaikan Bupati Nadalsyah, supaya jelas tentang duduk masalah jalan penghubung antara 7 desa yang ada di wilayah Kecamatan Lahei.
Menurut Nadalsyah, kenapa dia harus hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) ini meski dirinya tidak diundang khusus oleh DPRD Barito Utara. Hal ini, jelas Nadalsyah, agar bisa menjelaskan dari awal bagaimana jalan tersebut bisa dilalui masyarakat di tujuh desa di Lahei.
“Sedari awal yang merencanakan itu adalah saya dan memohon kepada warga masyarakat yang berada dalam sungai Lahei untuk bisa menghibahkan tanah kepada pemerintah, agar nantinya jalan itu akan dibangun dengan non-APBD,” kata Koyem, sapaan akrab Nadalsyah.
Setelah penjelasan itu, dilakukan tanya jawab oleh beberapa pihak terkait. Dalam RDP tersebut mendapat empat poin kesimpulan. Diantaranya, (1) pembangunan jalan yang dikerjakan Perusda Batara Membangun itu bertujuan untuk pemasangan tiang listrik, mengingat masih ada desa-desa di wilayah ring I belum teraliri listrik.
“Inilah motifasi saya membangun jalan itu secepat-cepatnya. Maka jalan dibuka, sebab prasyarat dari PLN untuk memasang tiang listrik harus ada jalan. Selain itu dibukanya jalan itu untuk akses masyarakat. Saat membuka jalan ini pun belum ada PT Medco. Kami waktu itu menggandeng perusda,” bebernya.
PT Mitra Barito mendrop alat ke lokasi. “Kita buka jalan itu sepanjang 50 kilometer. Menyambung jalan yang sudah dibangun oleh PT Ophire sepanjang 10 kilometer dari Bangkanai ke Haragandang,” ungkapnya.
Seiring berjalannya waktu, lanjut Nadalsyah, pembukaan jalan terkendala banyak terdapat bukit tinggi. Sehingga pihaknya minta bantu membuat proposal ke PT Medco (dahulu masih manajemen PT Ophire). Seperti sudah dijelaskan PT Medco bahwa mereka membantu Rp 7,1 miliar. Dana itu untuk menggarap dua bukit yang tinggi.
“Dan uang bantuan dari PT Medco itu tidak masuk ke saya. Tidak juga masuk ke perusda, tetapi langsung ke kontraktor pekerja. Perusda hanya administrasinya saja,” jelasnya.
Dari bantuan PT Medco Rp 7,1 miliar diterima hanya Rp6,1 miliar. Selain itu pajak-pajak dan sebagainya. “Saya tidak bicara angka berapa yang perusahaan PT Mitra Barito keluarkan. Silahkan bapak ibu menghitung sendiri, dengan panjang jalan 50 kilometer. Ini memang kesalahan saya selaku bupati dan selaku owner PT Mitra Barito. Saya sudah mewanti-wanti kita tidak usah gembar-gembor tentang pembangunan jalan ini. Jangan sampai bicara angka dan berapa keluar biaya. Dan ternyata salah juga men yembunyikan hal semacam ini. Padahal saya tidak mau ria. Karena maksud saya pahala bisa full mengalir.
Tapi salah juga di dunia politik memang harus ria. Karena seratus juta aja kita bayar langsung pasangg baliho. Jadi 50 meter itu tadi di potong jalan medco, itulah yang dikeluarkan PT Mitra Barito. Tidak ada pihak lain lagi,” katanya.
Terkait jalan ini, saya pernah menyampaikan ke presiden. Bahwa di daerah kami ada objek nasional yang berada di tengah hutan. Termasuk Bandara HM Sidik. Namun yang dikabulkan ternyata Bandara HM Sidik yang stagnan pada waktu itu Oktober 2019.
“Kendala kita membangun selain anggaran terbatas juga karena adanya wabah covid-19 yang mengganggu aktifitas termasuk pembangunan selama tiga tahun. Jadi kepala desa harus menjelaskan ini ke masyarakatnya. jangan jalan dipolitisir. Seperti hibah kami tarik. Itu bahaya. Sebab menarik hibah apalagi ke pemerintah itu tidak boleh, apalagi jika mengancam menarik hibah.
“Jadi seperti tadi pak waket bertanya, siapa yang bertanggungjawab mengenai jalan ini, saya jawab yang bertanggung jawab atas jalan ini adalah pemerintah. Dan kini kita tidak lagi ketergantungan dengan perusahaan. Sekarang ada tiga proyek masuk. Silahkan nanti bapak-bapak anggota dewan mengawasi pekerjaan di lapangan. Supaya tidak ada lagi fitnah dan kita betul-betul memikirkan jalan ini supaya fungsional. Kemaren kendalanya jembatan, tapi sudah di bangun. Itu bukti pemerintah ada perhatian dan tidak lagi ketergantungan kepada perusahaan,” tutup Nadalsyah. (her)
