KUALA KURUN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Lily Rusnikasi mengingatkan kepada pemerintah daerah setempat melalui perangkat daerah terkait, agar setiap penyaluran bantuan sosial (bansos), baik itu dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas, harus diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Sehingga bansos tersebut benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai bantuan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat yang secara ekonomi cukup mampu.
“Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah itu untuk masyarakat miskin dan sudah selayaknya mereka menerima. Kami ingin penyaluran bantuan sosial itu harus tepat sasaran,” kata Lily Rusnikasi kepada wartawan, Selasa (26/9) lalu.
Saat ini, ada banyak program bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin atau kurang mampu. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera. Setiap bantuan itu harus dipertanggungjawabkan dalam hal penggunaannya.
“Dalam penyaluran bantuan sosial, kami ingin perangkat daerah terkait bekerja sama dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat (PSM), dan berbagai pihak, sehingga bantuan dari pemerintah bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta adanya pendataan dan verifikasi sebelum bantuan itu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan terealisasi bantuan ini, maka diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka pasti berdampak positif dan meringankan beban masyarakat miskin atau kurang mampu,” tandasnya. (okt)
KUALA KURUN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Lily Rusnikasi mengingatkan kepada pemerintah daerah setempat melalui perangkat daerah terkait, agar setiap penyaluran bantuan sosial (bansos), baik itu dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas, harus diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Sehingga bansos tersebut benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai bantuan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat yang secara ekonomi cukup mampu.
“Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah itu untuk masyarakat miskin dan sudah selayaknya mereka menerima. Kami ingin penyaluran bantuan sosial itu harus tepat sasaran,” kata Lily Rusnikasi kepada wartawan, Selasa (26/9) lalu.
Saat ini, ada banyak program bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin atau kurang mampu. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera. Setiap bantuan itu harus dipertanggungjawabkan dalam hal penggunaannya.
“Dalam penyaluran bantuan sosial, kami ingin perangkat daerah terkait bekerja sama dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat (PSM), dan berbagai pihak, sehingga bantuan dari pemerintah bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta adanya pendataan dan verifikasi sebelum bantuan itu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan terealisasi bantuan ini, maka diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka pasti berdampak positif dan meringankan beban masyarakat miskin atau kurang mampu,” tandasnya. (okt)
