PALANGKA RAYA-Pelaksanaan wisuda dan study tour di jenjang pendidikan TK, SD, SMP, hingga SMA kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Banyak pihak menilai kegiatan ini makin bergeser dari tujuan semula, menjadi beban finansial bagi sebagian orang tua. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugiyarto turut memberikan pendapat.
Menurutnya, pelaksanaan perpisahan atau kegiatan wisata edukatif siswa harus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga siswa.
“Wisuda dan study tour itu bukan kewajiban, tidak ada aturan yang mewajibkan maupun melarang. Jadi, seharusnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah dan orang tua siswa,” ucapnya kepada Kalteng Pos, Kamis (1/4/2025).
Sugiyarto menegaskan, tidak salah menggelar acara perpisahan atau study tour, selama kegiatan itu tidak memaksa dan tidak memberatkan pihak mana pun.
Terlebih, jika pelaksanaannya justru membuat orang tua siswa harus mencari pinjaman uang (berutang) atau merasa terpaksa mengikuti kegiatan sekolah.
“Kalau memang orang tua siswa di sekolah itu mayoritas mampu, silakan saja. Namun, jika ada yang kurang mampu, harus ada solusi, misalnya melalui subsidi silang. Jangan sampai hanya karena ingin ikut perpisahan, orang tua harus berutang sana-sini. Itu tidak sehat secara sosial maupun ekonomi,” tegasnya.
Ia menyarankan agar sekolah-sekolah menggandeng komite untuk berdiskusi dan mencari jalan tengah terbaik.
“Karena tidak ada aturan dari dinas atau pemerintah yang mewajibkan kegiatan itu, maka sekolah dan komite punya ruang besar untuk mengatur dan menyesuaikan. Yang penting, tidak menjadi beban,” tambah politikus Partai Gerindra itu.
Hingga kini, DPRD Kalteng, khususnya Komisi III yang membidangi pendidikan, belum menerima aduan resmi dari masyarakat terkait kegiatan perpisahan atau study tour. Namun, Sugiyarto berharap semua pihak lebih bijak dalam menyikapi tradisi tahunan itu.
“Tiap daerah dan sekolah punya latar belakang ekonomi berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perlu atau tidaknya kegiatan ini. Jangan hanya ikut tren atau gengsi,” pungkasnya.
Dengan demikian, Komisi III DPRD Kalteng mengimbau agar kegiatan wisuda dan study tour tidak dijadikan agenda wajib, melainkan pilihan berdasarkan musyawarah, kesanggupan, dan semangat kebersamaan. Pendidikan yang bermakna tidak selalu harus dirayakan dengan kemewahan, tetapi cukup dengan kepedulian dan saling pengertian. (ovi/ce/ala)
