Pemda Harus Mengecek Langsung ke Lapangan
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Natalia ST meminta kepada pemerintah daerah (pemda) dengan segera mencarikan solusi terkait keterlambatan pendistribusian pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK phonska kepada para petani di kawasan food estate Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis).
“Pasalnya, apabila persoalan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil tanam para petani food estate Desa Belanti Siam tahun ini,” kata legislator yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam (SDA) ini kepada Kalteng.co, Senin (4/10).
Selain keterlambatan pendistribusian pupuk, lanjut Natalia, informasinya para petani juga tengah dihadapi permasalahan lain. Yaitu mahalnya harga pupuk bersubsidi yang dijual di toko pengecer. Pupuk bersubsidi dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
“Pemerintah menetapkan HET untuk pupuk urea sebesar Rp 112.500, namun pengecer menjualnya dengan harga Rp 125.000 kepada para petani. Begitu juga NPK phonska, HET yang ditetapkan Rp 115.000, tapi dijual dengan harga Rp 135.000 per saknya,” sebut politikus perempuan dari Partai Hanura Kalteng ini.
Untuk itu, Natalia meminta kepada pemerintah melalui dinas/instansi terkait melakukan pengecekan sekaligus penertiban kepada para pengecer yang menjual pupuk melebihi HET. Apabila terjadi keterlambatan pendistribusian pupuk, para petani masih bisa memanfaatkan pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga normal.
“Toko atau kios petani yang menjual pupuk bersubsidi/non subsidi, obat-obatan, benih dan lain sebagainya masih dalam pengawasan pemerintah. Kami minta lakukan upaya penertiban, apabila ada yang menjual melebihi HET,” tegas wakil rakyat asal dapil I Kalteng yang meliputi Kabupaten Gunung Mas, Katingan dan Kota Palangka Raya ini. (pra/ens)
