PALANGJA RAYA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menegaskan pentingnya komitmen semua pihak dalam mencegah konflik antara masyarakat adat dan perusahaan yang beroperasi di wilayah ini.
Menurut Bambang, kerja sama yang harmonis antara pemerintah, investor, masyarakat, dan DPRD sangat diperlukan agar setiap pihak dapat menjalankan peran mereka dengan baik.
“Diperlukan sinergi antar semua elemen untuk saling mengawasi dan mengingatkan mengenai kewajiban serta tanggung jawab masing-masing. Jika semua berjalan sesuai aturan, potensi konflik bisa ditekan,” katanya, Rabu (5/2/2025).
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran investasi di Kalteng seharusnya tidak menjadi ancaman bagi masyarakat setempat. Justru investasi harus mampu memberikan manfaat dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta memberdayakan mereka.
“Kita tentu menginginkan investasi tetap berjalan tanpa hambatan, namun di sisi lain, masyarakat sekitar juga harus mendapatkan manfaat dan hak mereka tetap terjaga,” tambahnya.
Bambang Irawan menilai bahwa langkah pencegahan konflik ini sangat penting guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di Kalimantan Tengah. Selain itu, ia juga mendorong adanya penegakan regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan yang bisa merugikan berbagai pihak. (ovi)
PALANGJA RAYA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menegaskan pentingnya komitmen semua pihak dalam mencegah konflik antara masyarakat adat dan perusahaan yang beroperasi di wilayah ini.
Menurut Bambang, kerja sama yang harmonis antara pemerintah, investor, masyarakat, dan DPRD sangat diperlukan agar setiap pihak dapat menjalankan peran mereka dengan baik.
“Diperlukan sinergi antar semua elemen untuk saling mengawasi dan mengingatkan mengenai kewajiban serta tanggung jawab masing-masing. Jika semua berjalan sesuai aturan, potensi konflik bisa ditekan,” katanya, Rabu (5/2/2025).
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran investasi di Kalteng seharusnya tidak menjadi ancaman bagi masyarakat setempat. Justru investasi harus mampu memberikan manfaat dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta memberdayakan mereka.
“Kita tentu menginginkan investasi tetap berjalan tanpa hambatan, namun di sisi lain, masyarakat sekitar juga harus mendapatkan manfaat dan hak mereka tetap terjaga,” tambahnya.
Bambang Irawan menilai bahwa langkah pencegahan konflik ini sangat penting guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di Kalimantan Tengah. Selain itu, ia juga mendorong adanya penegakan regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan yang bisa merugikan berbagai pihak. (ovi)
