PALANGKA RAYA-Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk menciptakan pemerintahan bebas praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini demi membangun pemerintahan yang transparan dan juga menciptakan roda pemerintahan yang baik juga berintegritas serta beriorentasi pada program – program kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dengan upaya menciptakan pemerintahan bebas praktik KKN ini, bisa membuat program – program khususnya yang berkaitan dengan masyarakat bisa berjalan dan tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Tanpa adanya unsur potongan – potongan yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. “Pencegahan praktik KKN dan transparansi pemerintahan adalah hal yang harus dibuat menjadi satu kesatuan,” ungkapnya, kemarin.
Lebih lanjut legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, upaya pencegahan ini harus dilakukan secara kompak dan bahu membahu antara instansi pemerintahan. Dalam menjalankan suatu program, setiap instansi juga diharapkan bisa transparan dalam penyampaian informasi tentang kegiatan yang dilakukan atau sedang di jalankan, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.
“Kita yakin dengan adanya kesamaan satu sama lain untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka saya yakin para ASN di Pemprov Kalteng bisa mewujudkan pemerintahan bebas KKN,” harapnya. (ahm/ans)
PALANGKA RAYA-Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk menciptakan pemerintahan bebas praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini demi membangun pemerintahan yang transparan dan juga menciptakan roda pemerintahan yang baik juga berintegritas serta beriorentasi pada program – program kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dengan upaya menciptakan pemerintahan bebas praktik KKN ini, bisa membuat program – program khususnya yang berkaitan dengan masyarakat bisa berjalan dan tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Tanpa adanya unsur potongan – potongan yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. “Pencegahan praktik KKN dan transparansi pemerintahan adalah hal yang harus dibuat menjadi satu kesatuan,” ungkapnya, kemarin.
Lebih lanjut legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, upaya pencegahan ini harus dilakukan secara kompak dan bahu membahu antara instansi pemerintahan. Dalam menjalankan suatu program, setiap instansi juga diharapkan bisa transparan dalam penyampaian informasi tentang kegiatan yang dilakukan atau sedang di jalankan, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.
“Kita yakin dengan adanya kesamaan satu sama lain untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka saya yakin para ASN di Pemprov Kalteng bisa mewujudkan pemerintahan bebas KKN,” harapnya. (ahm/ans)
