Jumat, November 22, 2024
24.6 C
Palangkaraya

Penempatan Tenaga Kesehatan dan Guru Perlu Dievaluasi

Firdaus

KASONGAN – Selama ini keberadaan tenaga kesehatan dan tenaga guru, dinilai sangat kurang. Tak hanya di wilayah hulu, namun juga di wilayah hilir. Oleh sebab itu diminta kepada instansi teknis di Pemerintah Kabupaten Katingan, agar penempatan tenaga kesehatan dan tenaga guru perlu dievaluasi kembali. Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Katingan Firdaus kepada Kalteng Pos, Kamis (3/2).

Diungkapkan politikus PAN ini, ketika mereka reses mereka ada menemukan sebuah Pustu, tetapi tidak ada tenaga kesehatannya. Sebab yang ditempatkan di Pustu di wilayah hilir tersebut, sebagian berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan hanya tenaga sukarela. “Sehingga mereka mungkin tidak optimal untuk melayani kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga :  Dewan Mendorong Percepatan Pembukaan Badan Jalan

Dia khawatir, jika dengan kondisi demikian, tentu pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak maksimal. Apalagi di tengah situasi pandemi covid 19. Oleh karena itu, dirinya minta dalam penempatan pegawai dari tenaga kesehatan dan tenaga guru, harus merata di setiap desa dan kecamatan. “Jangan menumpuk di suatu tempat. Apalagi di perkotaan,” ucapnya.

Begitu juga untuk tenaga pendidik, ada sekolah yang kelebihan tenaga pendidik, harus di evaluasi. “Tempatkan di tempat yang kekurangan guru. Sehingga seluruh masyarakat kita bisa terlayani secara baik dan merata,” tandasnya.(eri/bud)

Firdaus

KASONGAN – Selama ini keberadaan tenaga kesehatan dan tenaga guru, dinilai sangat kurang. Tak hanya di wilayah hulu, namun juga di wilayah hilir. Oleh sebab itu diminta kepada instansi teknis di Pemerintah Kabupaten Katingan, agar penempatan tenaga kesehatan dan tenaga guru perlu dievaluasi kembali. Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Katingan Firdaus kepada Kalteng Pos, Kamis (3/2).

Diungkapkan politikus PAN ini, ketika mereka reses mereka ada menemukan sebuah Pustu, tetapi tidak ada tenaga kesehatannya. Sebab yang ditempatkan di Pustu di wilayah hilir tersebut, sebagian berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan hanya tenaga sukarela. “Sehingga mereka mungkin tidak optimal untuk melayani kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga :  Dewan Mendorong Percepatan Pembukaan Badan Jalan

Dia khawatir, jika dengan kondisi demikian, tentu pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak maksimal. Apalagi di tengah situasi pandemi covid 19. Oleh karena itu, dirinya minta dalam penempatan pegawai dari tenaga kesehatan dan tenaga guru, harus merata di setiap desa dan kecamatan. “Jangan menumpuk di suatu tempat. Apalagi di perkotaan,” ucapnya.

Begitu juga untuk tenaga pendidik, ada sekolah yang kelebihan tenaga pendidik, harus di evaluasi. “Tempatkan di tempat yang kekurangan guru. Sehingga seluruh masyarakat kita bisa terlayani secara baik dan merata,” tandasnya.(eri/bud)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/