KASONGAN – Perseteruan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan Nanang Suriansyah, dengan Kepala Disporbudpar Kabupaten Katingan Risnaduar, mendapat perhatian dari kalangan politisi di DPRD Kabupaten Katingan. Sejumlah kalangan Anggota DPRD Kabupaten Katingan mengaku, mendukung sepenuhnya proses hukum terhadap Kepala Disporbudpar Katingan tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Katingan M Efendi kepada Kalteng Pos, Senin (25/7).
Dikatakan Efendi dirinya sangat menyesalkan tindakan arogan, yang diperlihatkan seorang Kepala OPD Kabupaten Katingan terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Katingan.
“Dengan pimpinan kami saja seperti itu. Apalagi dengan kami yang anggota. Untuk itu kami sangat mendukung langkah hukum yang diambil oleh pak Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan. Ini harus diproses secara hukum,” ujar politisi partai Demokrat ini, seraya mengungkapkan bahwa Disporbudpar Kabupaten Katingan merupakan mitra kerja Komisi III DPRD Kabupaten Katingan.
Menurut wakil rakyat asal Kecamatan Katingan Tengah ini, ketika masalah ini tidak dilaporkan, dia khawatir nanti bisa menjadi preseden buruk bagi mereka kedepan. Dimana mereka bisa diintimidasi, atau diancam, untuk tidak menyampaikan kritikan, dan sebagainya.
“Jadi kami tidak terima jika pimpinan kami diperlakukan seperti itu. Kami juga berharap, Bupati Katingan bisa mengevaluasi kembali terhadap pejabat-pejabat yang bersifat arogan,” tandasnya.(eri)
M Efendi
KASONGAN – Perseteruan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan Nanang Suriansyah, dengan Kepala Disporbudpar Kabupaten Katingan Risnaduar, mendapat perhatian dari kalangan politisi di DPRD Kabupaten Katingan. Sejumlah kalangan Anggota DPRD Kabupaten Katingan mengaku, mendukung sepenuhnya proses hukum terhadap Kepala Disporbudpar Katingan tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Katingan M Efendi kepada Kalteng Pos, Senin (25/7).
Dikatakan Efendi dirinya sangat menyesalkan tindakan arogan, yang diperlihatkan seorang Kepala OPD Kabupaten Katingan terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Katingan.
“Dengan pimpinan kami saja seperti itu. Apalagi dengan kami yang anggota. Untuk itu kami sangat mendukung langkah hukum yang diambil oleh pak Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan. Ini harus diproses secara hukum,” ujar politisi partai Demokrat ini, seraya mengungkapkan bahwa Disporbudpar Kabupaten Katingan merupakan mitra kerja Komisi III DPRD Kabupaten Katingan.
Menurut wakil rakyat asal Kecamatan Katingan Tengah ini, ketika masalah ini tidak dilaporkan, dia khawatir nanti bisa menjadi preseden buruk bagi mereka kedepan. Dimana mereka bisa diintimidasi, atau diancam, untuk tidak menyampaikan kritikan, dan sebagainya.
“Jadi kami tidak terima jika pimpinan kami diperlakukan seperti itu. Kami juga berharap, Bupati Katingan bisa mengevaluasi kembali terhadap pejabat-pejabat yang bersifat arogan,” tandasnya.(eri)
