DPRD Kotawaringin Barat

Hingga saat ini tidak semua masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bisa menikmati aliran listrik. Hal ini terjadi lantaran masih ada beberapa wilayah yang belum mendalatkan aliran listrik secara baik. Seperti halnya yang dirasakan oleh warga di RT 26 dan RT 27, Tatas-Bungur, Kelurahan Baru. Padahal kedua ini sendiri berada berada di pusat kota. Hal ini disampaikan oleh Juru bicara Fraksi Gerindra, Imam Mujiono, belum lama ini.

Sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang lebih inovatif dan solutif. Selain menjadi ajang pembelajaran, retret ini juga membuka ruang diskusi bagi kepala daerah terpilih untuk berbagi pengalaman dan strategi pembangunan. Dengan begitu, setiap pemimpin dapat saling menginspirasi dalam menciptakan perubahan positif di daerahnya masing-masing. "Semoga apa yang diikuti bupati Kobar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat nantinya," ucapnya. (son/ans)

Pihaknya memberikan apresiasi dengan adanya langkah tegas Satpol PP yang telah menjalankan Perda Nomor 13Tahun 2006 dengan melakukan razia. "Kami harapkan apabila masih ada tempat-tempat yang disinyalir menjual miras perlu dilakukan penindakan tegas. Upaya itu sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan,"ujarnya. Apalagi Kobar harus bebas dari miras dan narkoba dan ini menjadi tugas bersama bukan hanya Satpol PP yang selama ini melakukan penegakan Perda tersebut. Pihaknya meminta agar petugas tetap semangat dan terus bergerak membersihkan miras di Kobar. Dan untuk  para pelaku usaha miras yang telah ditindak diberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. (son/ans)

Dan ini merupakan usulan Musrenbang berkaitan dengan masalah infrastruktur. Karena pembangunan jalan ini mendominasi, selain itu juga usulan lainnya seperti peningkatan sarana prasarana kesehatan maupun pendidikan. "Begitu banyaknya usulan dari masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran maka menggunakan skala prioritas sangatlah penting. Kami pastikan apa yang menjadi usulan dapat terwujud, meskipun dilakukam secara bertahap," pungkasnya. (son/ans)

"Pada periode pertama Hj Nurhidayah telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan sukses di berbagai bidang. Kami melihat ke depan diyakini akan lebih mampu dalam memajukan  pembangunan Kobar," ujarnya. Ke depan antara Legislatif dan Eksekutif akan memperkuat kolaborasi yang baik, karena jalinan kolaborasiLegislatif dan eksekutif maka dapat menghadapi tantangan. Karena kedepannya dalam melaksanakan berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. (son/ans)

"Kami yakin jajaran Kejari Kobar sudah mempunyai dasar dan bukti kuat sehingga dilakukan penggeledahan. Tindakan mereka termasuk langkah positif dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah,"ujarnya. Politisi Partai Golkar sendiri berharap langkah ini menjadi peringatan bagi instansi lain agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Dan kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh OPD agar lebih profesional dan transparan dalam menjalankan tugasnya.

Politisi Partai Gerindra menambahkan, Komisi A sendiri juga sudag melakukan reses diwilayah Kumai. Dan disana ditemukan empat sekolah PAUD sudah naik status akan tetapi tenaga pendidiknya masih horor. Untuk itu perlu adanya langkah dan tindakan signifikan bagi mereka yang sudah bekerja dengan baik. Mulai dari kesejahteraannya yang masih dianggap minim. "Para guru PAUD ini sangat berperan penting dalam memberikan pembelajaran dasar bagi anak. Mereka melakukan pembentukan karakter dimulai dari usia dini , sehingga sejak dini anak telah diberikan rasa bertanggung jawab," ujarnya.

Apalagi dengan minimnya sarana prasarana bidang pendidikan maupun kesehatan. Dan harapan masyarakat mendapatkan perhatian serius  dari pemerintah daerah baik untuk  pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan serta sektor yang mendukung peningkatan perekonomian. (son/ans)

Dan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat perihal infrastruktur, maka pengembangan infrastruktur ini masuk skala prioritas, sehingga pemerintah daerah terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan.

Hingga saat inu keberadaan program Universal Health Corverage (UHC) di wilayah Kabupaten Kotawaringin dapat memberikan dampak positif. Untuk itu kalangan Komisi A DPRD Kobar akan selalu mendorong dan ingin memastikan program tersebut bisa dilakukan dengan baik.