DPRD Kotawaringin Timur

Musim hujan membawa becek, musim kemarau menghadirkan debu. Kondisi itu avap kali mewarnai beberapa ruas jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Kerusakan parah di Jalan Tjilik Riwut Km 35 arah Sampit–Palangka Raya, tepatnya di wilayah Kecamatan Cempaga, dikeluhkan masyarakat dan juga menjadi perhatian serius DPRD Kotawaringin Timur (Kotim).

Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial dinilai memiliki potensi besar untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu melanjutkan pendidikan.

Beban biaya pendidikan dasar dinilai masih menjadi kendala bagi sejumlah orang tua di Kotim. Menanggapi hal itu, kalangan legislatif mendorong kebijakan penyediaan seragam gratis bagi siswa baru di tingkat SD dan SMP.

Rencana relokasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim)  rencananya akan dibangun di wilayah Lingkar Utara.

Dalam lima bulan terakhir, tercatat empat kasus serangan buaya terhadap warga, sebagian menyebabkan luka berat, bahkan kehilangan nyawa. Kondisi ini menjadi perhatian serius kalangan legislatif.

Arus mudik Lebaran tahun 2025 melalui jalur laut di Pelabuhan Sampit tercatat cukup tinggi. Berdasarkan data dari KSOP Kelas III Sampit, total ada lebih dari delapan ribu pemudik telah berangkat meninggalkan Sampit menggunakan kapal laut selama masa arus mudik tahun ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), telah menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2024 yang diusulkan pihak eksekutif.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lomban Gaol berharap perbaikan Jalan Lingkar Selatan Sampit dapat segera terlaksana dan tidak kembali tertunda. Pasalnya, Jalan Muhammad Hatta atau Lingkar Selatan yang merupakan jalur vital bagi perekonomian daerah, telah lama dinantikan oleh masyarakat untuk diperbaiki.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah resmi menetapkan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk periode 2024-2029. Pembentukan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kotim, Rimbun, yang menegaskan pentingnya peran AKD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.