SAMPIT– Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi yang telah berlaku pada akhir bulan Februari lalu perlu diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Jangan sampai kebijakan tersebut berimbas pada kenaikan permintaan gas bersubsidi yaitu tabung melon 3 kilogram, sehingga anggaran subsidi tidak tepat sasaran dan terjadi kelangkaan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotim Hj.Darmawati mengatakan kenaikan harga elpiji non subsisi semakin menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang secara perlahan mulai naik dan masih di tengah pandemi Covid-19.
“Saya khawatirkan nanti masyarakat yang sudah menggunakan gas elpiji non subsidi, beralih kepada subsidi 3 kilogram, karena mahalnya harga elpiji non subsidi, Dan kalau sampai mereka beralih ke subsidi, maka akan ada terjadi kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram nantinya,” kata Darmawati saat di bincangi di ruang kerjannya Senin (14/3).
Menurutnya saat ini masyarakat ekonomi ke bawah sulit dapatkan gas elpiji subsidi 3 kilogram, walaupun ada tetapi harganya juga cukup lumayan mahal antara Rp 25 ribu hingga Rp. 30 ribu untuk wilayah kota saja, apalagi kalau didaerah pelosok harganya sudah mencapai Rp.50 ribu, apalagi ada pengguna non subsidi beralih ke gas elpiji subsidi akan terjadi kelangkaan nantinya.
“Masalah ini harus diantisipasi oleh pemerintah daerah melalui intansi terkait, kalau nantinya terjadi kelangkaan masyarakat kecil dan para UMKM yang akan dirugikan, dan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah mesti menjamin agar kenaikan harga elpiji nonsubsidi ini tak berimbas pada konsumsi elpiji bersubsidi,” ujar Darmawati.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta pengawasan distribusi juga harus semakin diperketat berapa kebutuhan atau permintaan dan berapa pasokannya. Sehingga akan dapat diketahui kalau ada masyarakat yang semula menggunakan elpiji nonsubsidi beralih ke elpiji bersubsidi. (bah/ans/ko)
SAMPIT– Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi yang telah berlaku pada akhir bulan Februari lalu perlu diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Jangan sampai kebijakan tersebut berimbas pada kenaikan permintaan gas bersubsidi yaitu tabung melon 3 kilogram, sehingga anggaran subsidi tidak tepat sasaran dan terjadi kelangkaan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotim Hj.Darmawati mengatakan kenaikan harga elpiji non subsisi semakin menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang secara perlahan mulai naik dan masih di tengah pandemi Covid-19.
“Saya khawatirkan nanti masyarakat yang sudah menggunakan gas elpiji non subsidi, beralih kepada subsidi 3 kilogram, karena mahalnya harga elpiji non subsidi, Dan kalau sampai mereka beralih ke subsidi, maka akan ada terjadi kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram nantinya,” kata Darmawati saat di bincangi di ruang kerjannya Senin (14/3).
Menurutnya saat ini masyarakat ekonomi ke bawah sulit dapatkan gas elpiji subsidi 3 kilogram, walaupun ada tetapi harganya juga cukup lumayan mahal antara Rp 25 ribu hingga Rp. 30 ribu untuk wilayah kota saja, apalagi kalau didaerah pelosok harganya sudah mencapai Rp.50 ribu, apalagi ada pengguna non subsidi beralih ke gas elpiji subsidi akan terjadi kelangkaan nantinya.
“Masalah ini harus diantisipasi oleh pemerintah daerah melalui intansi terkait, kalau nantinya terjadi kelangkaan masyarakat kecil dan para UMKM yang akan dirugikan, dan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah mesti menjamin agar kenaikan harga elpiji nonsubsidi ini tak berimbas pada konsumsi elpiji bersubsidi,” ujar Darmawati.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta pengawasan distribusi juga harus semakin diperketat berapa kebutuhan atau permintaan dan berapa pasokannya. Sehingga akan dapat diketahui kalau ada masyarakat yang semula menggunakan elpiji nonsubsidi beralih ke elpiji bersubsidi. (bah/ans/ko)
