SAMPIT-Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi mengatakan, masih banyak perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di daerah ini masih mengingkari ketentuan amanat UU Nomor 18/2004 tentang perkebunan.
“Dalam aturan kan sudah jelas, setiap perusahaan yang memiliki perkebunan inti diwajibkan membangun plasma dengan menyisihkan 20 persen dari luas HGU yang ada untuk masyarakat sekitar perusahaan. Kami menilai ketentuan untuk perusahaan yang mewajibkan 20 persen, hanya sebatas isapan jempol belaka,” kata M Abadi saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (27/10).
Menurut dia, pemerintah daerah seakan-akan tidak mampu menerapkan akan aturan tersebut, dan hanya memberikan harapan yang tidak pasti untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kebun, yang ada saat ini semuanya pola kemitraan yang di luar HGU saja dan ini jelas amanat undang-undang maupun peraturan menteri, itu belum dijalankan oleh PBS di Kotim sampai saat ini.
“Data yang kami tahu masih banyak PBS perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim belum merealiasikan 20 persen dari HGU untuk masyarakat dan semua itu hanya sebatas hayalan saja, dan pemerintah seakan-akan tidak mampu menerapkan aturan yang jelas sudah diatur dalam undang-undang,” ujar Abadi.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, kewajiban plasma 20 persen tersebut juga sudah diatur dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dan Permen Kepala ATR No 7 Tahun 2017, bahkan lebih dalam, landasan hukum dari perda plasma yaitu UU 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Permentan 26/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi, merupakan kejelasan dalam program mensejahterakan rakyat.
“Coba tunjukan perusahaan mana saja yang sudah realiasi plasma 20 persen itu, sampai sekarang pemerintah daerah pun saya kira tidak tahu karena perusahaan memang tidak mau melaksanakan perintah undang-undang itu, maka dari itu kami meminta pemerintah melakukan pendataan kembali ijin dan luasan lahan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang berinveatasi di Kabupaten Kotim ini,” tegasnya. (bah/ens)
SAMPIT-Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi mengatakan, masih banyak perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di daerah ini masih mengingkari ketentuan amanat UU Nomor 18/2004 tentang perkebunan.
“Dalam aturan kan sudah jelas, setiap perusahaan yang memiliki perkebunan inti diwajibkan membangun plasma dengan menyisihkan 20 persen dari luas HGU yang ada untuk masyarakat sekitar perusahaan. Kami menilai ketentuan untuk perusahaan yang mewajibkan 20 persen, hanya sebatas isapan jempol belaka,” kata M Abadi saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (27/10).
Menurut dia, pemerintah daerah seakan-akan tidak mampu menerapkan akan aturan tersebut, dan hanya memberikan harapan yang tidak pasti untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kebun, yang ada saat ini semuanya pola kemitraan yang di luar HGU saja dan ini jelas amanat undang-undang maupun peraturan menteri, itu belum dijalankan oleh PBS di Kotim sampai saat ini.
“Data yang kami tahu masih banyak PBS perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim belum merealiasikan 20 persen dari HGU untuk masyarakat dan semua itu hanya sebatas hayalan saja, dan pemerintah seakan-akan tidak mampu menerapkan aturan yang jelas sudah diatur dalam undang-undang,” ujar Abadi.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, kewajiban plasma 20 persen tersebut juga sudah diatur dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dan Permen Kepala ATR No 7 Tahun 2017, bahkan lebih dalam, landasan hukum dari perda plasma yaitu UU 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Permentan 26/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi, merupakan kejelasan dalam program mensejahterakan rakyat.
“Coba tunjukan perusahaan mana saja yang sudah realiasi plasma 20 persen itu, sampai sekarang pemerintah daerah pun saya kira tidak tahu karena perusahaan memang tidak mau melaksanakan perintah undang-undang itu, maka dari itu kami meminta pemerintah melakukan pendataan kembali ijin dan luasan lahan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang berinveatasi di Kabupaten Kotim ini,” tegasnya. (bah/ens)
