PALANGKA RAYA-Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya Noorkhalis Ridha mengatakan wacana pembatasan pengisian BBM dengan menggunakan aplikasi itu, bisa jadi hanya ada di Indonesia. Berbeda dengan negara lain yang begitu mengoptimalkan kebutuhan BBM bagi warganya, tidak dibatasi seperti Indonesia. Menurutnya, pengisian BBM dengan cara menggunakan aplikasi MyPertamina, akan mempersulit masyarakat.
“Diharapkan pemerintah melalui kementerian terkait dapat mengevaluasi kebijakan tersebut. Saya rasa kita tidak perlu terlalu euforia dengan aplikasi. Sekarang ini sedikit-dikit dikaitkan dengan aplikasi,” ungkapnya.
Kembali terkait dengan kondisi ketersediaan BBM jenis pertalite saat ini, maka ada baiknya imbuh Ridha perlu dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD dengan pihak distributor bensin (Pertamina) pengelola SPBU, serta Pemko Palangka Raya. RDP adalah salah satu solusi terbaik untuk menangani masalah BBM jenis pertalite yang akhir – akhir ini menjadi topik hangat baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintahan sendiri
Dirinya kurang setuju dengan pembelian pertalite berbasis aplikasi. Justru hal tersebut malah semakin mempersulit warga. Terlebih bagi mereka yang tidak terlalu update atau melek dengan teknologi.
“Harus di lihat, di survei dan dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap penerapan aplikasi my Pertamina ini, jangan sampai penerapan aplikasi ini malah jadi blunder malah mempersulit masyarakat,” pungkasnya. (ahm/uni/ko)
PALANGKA RAYA-Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya Noorkhalis Ridha mengatakan wacana pembatasan pengisian BBM dengan menggunakan aplikasi itu, bisa jadi hanya ada di Indonesia. Berbeda dengan negara lain yang begitu mengoptimalkan kebutuhan BBM bagi warganya, tidak dibatasi seperti Indonesia. Menurutnya, pengisian BBM dengan cara menggunakan aplikasi MyPertamina, akan mempersulit masyarakat.
“Diharapkan pemerintah melalui kementerian terkait dapat mengevaluasi kebijakan tersebut. Saya rasa kita tidak perlu terlalu euforia dengan aplikasi. Sekarang ini sedikit-dikit dikaitkan dengan aplikasi,” ungkapnya.
Kembali terkait dengan kondisi ketersediaan BBM jenis pertalite saat ini, maka ada baiknya imbuh Ridha perlu dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD dengan pihak distributor bensin (Pertamina) pengelola SPBU, serta Pemko Palangka Raya. RDP adalah salah satu solusi terbaik untuk menangani masalah BBM jenis pertalite yang akhir – akhir ini menjadi topik hangat baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintahan sendiri
Dirinya kurang setuju dengan pembelian pertalite berbasis aplikasi. Justru hal tersebut malah semakin mempersulit warga. Terlebih bagi mereka yang tidak terlalu update atau melek dengan teknologi.
“Harus di lihat, di survei dan dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap penerapan aplikasi my Pertamina ini, jangan sampai penerapan aplikasi ini malah jadi blunder malah mempersulit masyarakat,” pungkasnya. (ahm/uni/ko)
