PALANGKA RAYA-Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto baru – baru ini menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam kegiatan tersebut Sigit mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, karena pada tahun ini kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di mana WTP ini merupakan yang keenam kalinya diraih secara berturut-turut.
“Yang jelas dalam pengelolaan keuangan daerah ini, kami selaku pihak legislatif akan terus melakukan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah,” ungkapnya kemarin.
Lebih lanjut politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, predikat opini WTP yang di raih ini harus terus bisa dipertahankan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Hal ini mengingat predikat opini WTP ini adalah merupakan salah satu bentuk apresiasi dari pihak BPK RI kepada pemerintah daerah, yang dianggap sudah cukup baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu, agar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diperlukan peningkatan Sumbe Daya Manusia (SDM) pada Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Peningkatan SDM ASN bisa dilakukan melalui kegiatan pelatihan – pelatihan baik itu pelatihan yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah provinsi maupun kota,” pungkasnya. (ahm/uni)
PALANGKA RAYA-Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto baru – baru ini menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam kegiatan tersebut Sigit mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, karena pada tahun ini kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di mana WTP ini merupakan yang keenam kalinya diraih secara berturut-turut.
“Yang jelas dalam pengelolaan keuangan daerah ini, kami selaku pihak legislatif akan terus melakukan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah,” ungkapnya kemarin.
Lebih lanjut politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, predikat opini WTP yang di raih ini harus terus bisa dipertahankan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Hal ini mengingat predikat opini WTP ini adalah merupakan salah satu bentuk apresiasi dari pihak BPK RI kepada pemerintah daerah, yang dianggap sudah cukup baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu, agar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diperlukan peningkatan Sumbe Daya Manusia (SDM) pada Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Peningkatan SDM ASN bisa dilakukan melalui kegiatan pelatihan – pelatihan baik itu pelatihan yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah provinsi maupun kota,” pungkasnya. (ahm/uni)
