PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah menyoroti isu mengenai beban biaya sekolah yang masih dirasakan oleh beberapa keluarga meskipun Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah menggratiskan biaya sekolah dan SPP. Menurut Dede, saat ini biaya pendidikan di sekolah seharusnya tidak memerlukan pembayaran, kecuali untuk barang-barang tambahan seperti baju seragam, perlengkapan sekolah, dan buku.
Ia menyebutkan bahwa Pemko Palangka Raya sudah menghapuskan kewajiban pembayaran biaya sekolah. Namun kenyataannya masih banyak keluarga yang merasa terbebani karena berbagai alasan ekonomi.
“Pengaruh ekonomi juga menjadi aspek ketidakmampuan keluarga. Mereka kemungkinan berpikir untuk takut duluan apabila tidak bisa membeli barang-barang yang diperlukan di sekolah, sehingga memutuskan untuk tidak bersekolah,” jelasnya di Kantor DPRD Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu.
Dede menambahkan bahwa ketakutan ini sering kali memicu keputusan beberapa keluarga untuk tidak mengirimkan anaknya ke sekolah. Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mencari cara meringankan beban para peserta didik. Terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Sebagai solusi, Dede mengusulkan agar Pemko Palangka Raya memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Agar orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
“Menyosialisasikan betapa pentingnya belajar di sekolah juga sangat penting. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya dorongan ini, diharapkan masyarakat Palangka Raya dapat lebih optimistis dalam memberikan akses pendidikan bagi generasi penerus. Tanpa rasa khawatir akan beban biaya tambahan di luar biaya pokok sekolah yang telah digratiskan. (ham/uni)
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah menyoroti isu mengenai beban biaya sekolah yang masih dirasakan oleh beberapa keluarga meskipun Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah menggratiskan biaya sekolah dan SPP. Menurut Dede, saat ini biaya pendidikan di sekolah seharusnya tidak memerlukan pembayaran, kecuali untuk barang-barang tambahan seperti baju seragam, perlengkapan sekolah, dan buku.
Ia menyebutkan bahwa Pemko Palangka Raya sudah menghapuskan kewajiban pembayaran biaya sekolah. Namun kenyataannya masih banyak keluarga yang merasa terbebani karena berbagai alasan ekonomi.
“Pengaruh ekonomi juga menjadi aspek ketidakmampuan keluarga. Mereka kemungkinan berpikir untuk takut duluan apabila tidak bisa membeli barang-barang yang diperlukan di sekolah, sehingga memutuskan untuk tidak bersekolah,” jelasnya di Kantor DPRD Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu.
Dede menambahkan bahwa ketakutan ini sering kali memicu keputusan beberapa keluarga untuk tidak mengirimkan anaknya ke sekolah. Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mencari cara meringankan beban para peserta didik. Terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Sebagai solusi, Dede mengusulkan agar Pemko Palangka Raya memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Agar orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
“Menyosialisasikan betapa pentingnya belajar di sekolah juga sangat penting. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya dorongan ini, diharapkan masyarakat Palangka Raya dapat lebih optimistis dalam memberikan akses pendidikan bagi generasi penerus. Tanpa rasa khawatir akan beban biaya tambahan di luar biaya pokok sekolah yang telah digratiskan. (ham/uni)
