PALANGKA RAYA – Tahun 2023, pemerintah merehab 406 rumah tidak. layak huni (RTLH) di Kota Palangka Raya. Rumah masyarakat yang mendapat program bedah rumah ini tersebar di beberapa kelurahan. Ada yang di Kelurahan Panarung, Langkai, Palangka dan juga di Kelurahan Bukit Tunggal.
Program dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini didanai dari dua sumber berbeda. Dari APBN 370 unit dan dari APBD Kota Palangka Raya 36 unit. Anggaran bedah rumah yang bersifat swakelola ini sama besarnya Rp 20 juta per unit. Dari besaran dana itu, sudah diatur penggunaannya. Yaitu Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan dan material, sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang. “Program ini dintegrasikan dengan program karya bakti TNI. Jadi yang mengerjakan TNI,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palangka Raya Imbang Triatmadji SP didampingi Bagian Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Rohima Wahdah ST JFT di kantornya, Jumat (16/6) pagi.
Menurut Imbang, program ini sebagai jawaban atas tantangan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin yang menargetkan Kota Palangka Raya sebagai kota smart environment, smart economy dan smart social. ”Implementasi program cerdas lingkungan sudah dimulai sejak tahun pertama beliau memimpin dan terus berjalan sampai sekarang. Program yang kami tangani antara lain, memperbaiki dan membangun jalan-jalan lingkungan yang menjadi kewenangan kami. Selain itu, juga memperbaiki drainase,” jelas Imbang.
Menurut dia, program BSPS, baik yang dananya bersumber APBN maupun APBD untuk menyasar rumah dalam kawasan kumuh dengan tujuh kriteria. Seperti ketidaklayakan jalan, drainase, persampahan, air minum dan sanitasi.
Selain program BSPS, lanjut Imbang, wali kota terus berjuang untuk mewujudkan penanganan kawasan kumuh yang diintegrasikan dengan peningkatan dan penanganan infrastuktur jalan dan drainase.
Hasilnya, pada tahun 2021 dan 2022, Kota Palangka Raya mendapat program DAK skala kawasan di Kelurahan Pahandut seberang. “Program itu tahun jamak. Kegiatannya adalah penanganan 6 ruas jalan dan satu drainase di Jalan Dr Murdjani. Pada program ini, Pemko Palangka Raya mengucurkan dana sharing untuk bedah RTLH 30 unit. Jadi tidak hanya infrastruktur jalan dan drainase yang diperbaik, melainkan rumah pendudukan yang masuk RTLH juga ditangani Pemko Palangka Raya,” jelasnya.
Di kawasan yang sama, juga akan ada tambahan penanganan jalan cor sepanjang 350 meter, termasuk drainase dan PJU. “Jalan ini adalah akses ke TPS 3R. Mudah-mudahan kalau jalan sudah jadi, TPS 3R juga akan operasional,” harapnya.
Mengakhiri pembicaraannya, Imbang meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat, karena saat ini Pemko Palangka Raya sedang memperjuangkan program DAK integrasi tematik di Rindang Banua. “Prosesnya sudah memasuki penilaian readiness criteria (RC) teknis. Kita bersyukur bisa lolos RC tahap 1. Padahal pesertanya 300 kabupaten/kota se-Indonesia. Alhamdulillah kita masuk dalam 67 besar,” katanya seraya mengatakan, pada program DAK integrasi tematik ini, program lain bisa masuk. Seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pariwisata dan lainnya. (an/yon/b5/ens)
