POLEMIK tidak diterbitkannya visa haji furoda oleh Pemerintah Arab Saudi mendapat respon dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi memang sedang melakukan penataan penyelenggaraan ibadah haji dengan menerbitkan berbagai aturan baru.
“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa tahun kali ini akan berbeda karena banyak sekali peraturan-peraturan Saudi Arabia yang diterbitkan untuk menertibkan haji ini,” kata Nasaruddin di Makkah, Rabu (4/6/2025), mengutip dari detik.com.
Dia mengatakan pengurusan visa haji furoda dilakukan oleh agen dan bekerja sama langsung dengan otoritas di Saudi.
Untuk itu, penyelesaian persoalan juga dilakukan oleh agen penyelenggara haji furoda.
Pihaknya menyebut, kalau memang akan ada yang melakukan haji furoda secepatnya bergabung dengan jemaah haji khusus, dari situlah mereka bisa baku atur.
“Tapi kalau terlambat, apalagi last minute baru ngusulkan, itu sudah tutup di komputernya. Kalau komputer tutup sudah nggak bisa lagi diakses,” ujarnya.
Dia mengatakan persoalan itu yang banyak terjadi di Indonesia. Dia menyebut urusan visa haji merupakan domain Saudi dan harus dihormati.
“Nah, ini yang banyak terjadi di Indonesia. Banyak sekali teman-teman kita itu terlambat, sudah close (tutup) komputer di sini, di pusat, tertutup dan yang bisa membuka itu adalah otoritas yang sangat tinggi karena inilah Saudi Arabia tahun ini betul-betul banyak peraturan baru,” ujarnya.
Lalu bagaimana dengan uang yang dibayarkan ke agen pengurusan visa furoda?
“Nah pengembalian uang ini saya kira itu tergantung dengan organizernya baik di Tanah Suci ini maupun juga agen-agen di negeri kita. Dunia kan sangat global transaksi bisa internasional begitu gampang,” tuturnya. (*)
