Kementerian Dalam Negeri juga telah memberi arahan agar GRIB Jaya membangun komunikasi dengan pihak Wagub serta ormas-ormas yang menolak keberadaannya.
Akademisi dan Tokoh Kalbar: Ormas Harus Diawasi Ketat
Akademisi UNU Kalbar, Rosadi Jamani, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap ormas. Ia menekankan bahwa ormas harus menjadi alat persatuan, bukan untuk kepentingan politik atau bisnis ilegal.
“Sekarang banyak ormas yang muncul saat ada proyek besar. Bahkan ada ormas yang melakukan pungli di ruko-ruko di Pontianak. Ini meresahkan,” ungkap Rosadi.
Ia juga menyerukan revisi terhadap UU Ormas, agar pimpinan ormas bisa bertanggung jawab atas tindakan anggotanya.
Sementara itu, mantan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, menekankan perlunya pengawasan terhadap atribut dan peran ormas yang menyerupai aparat negara.
“Kalau sudah pakai atribut mirip militer seperti baret merah, itu patut dicurigai. Jangan sampai atribut negara direndahkan oleh ormas,” ujarnya.
Sutarmidji juga menyarankan agar ormas dibatasi ruang geraknya sesuai AD/ART, serta tidak ikut campur dalam masalah hukum seperti sengketa lahan atau penagihan utang.
Kementerian Dalam Negeri juga telah memberi arahan agar GRIB Jaya membangun komunikasi dengan pihak Wagub serta ormas-ormas yang menolak keberadaannya.
Akademisi dan Tokoh Kalbar: Ormas Harus Diawasi Ketat
Akademisi UNU Kalbar, Rosadi Jamani, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap ormas. Ia menekankan bahwa ormas harus menjadi alat persatuan, bukan untuk kepentingan politik atau bisnis ilegal.
“Sekarang banyak ormas yang muncul saat ada proyek besar. Bahkan ada ormas yang melakukan pungli di ruko-ruko di Pontianak. Ini meresahkan,” ungkap Rosadi.
Ia juga menyerukan revisi terhadap UU Ormas, agar pimpinan ormas bisa bertanggung jawab atas tindakan anggotanya.
Sementara itu, mantan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, menekankan perlunya pengawasan terhadap atribut dan peran ormas yang menyerupai aparat negara.
“Kalau sudah pakai atribut mirip militer seperti baret merah, itu patut dicurigai. Jangan sampai atribut negara direndahkan oleh ormas,” ujarnya.
Sutarmidji juga menyarankan agar ormas dibatasi ruang geraknya sesuai AD/ART, serta tidak ikut campur dalam masalah hukum seperti sengketa lahan atau penagihan utang.
