MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah komitmen melanjutkan efisiensi anggaran hingga 2026.
Hal ini ia sampaikan saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Ia akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi.
“Tentu nanti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menyebut masih ada waktu dua bulan lagi sampai dia menerima hasil laporan efisiensi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L).
Bersamaan dengan itu, Kemenkeu juga meninjau kondisi makroekonomi dalam menentukan postur APBN 2026.
APBN, kata dia, akan dioptimalkan untuk menjadi instrumen counter cyclical dan melindungi masyarakat maupun dunia usaha.
Strategi penyusunan anggaran akan berpacu pada 8 program prioritas Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian dikembangkan bersama dengan K/L terkait sesuai arahan presiden.
“Jadi, kami akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang ada batasnya, tapi juga harus ditujukan kepada bidang-bidang yang merupakan prioritas dan perlu untuk mendapatkan afirmasi,” ujarnya. (*)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah komitmen melanjutkan efisiensi anggaran hingga 2026.
Hal ini ia sampaikan saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Ia akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi.
“Tentu nanti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menyebut masih ada waktu dua bulan lagi sampai dia menerima hasil laporan efisiensi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L).
Bersamaan dengan itu, Kemenkeu juga meninjau kondisi makroekonomi dalam menentukan postur APBN 2026.
APBN, kata dia, akan dioptimalkan untuk menjadi instrumen counter cyclical dan melindungi masyarakat maupun dunia usaha.
Strategi penyusunan anggaran akan berpacu pada 8 program prioritas Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian dikembangkan bersama dengan K/L terkait sesuai arahan presiden.
“Jadi, kami akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang ada batasnya, tapi juga harus ditujukan kepada bidang-bidang yang merupakan prioritas dan perlu untuk mendapatkan afirmasi,” ujarnya. (*)
