Jumat, September 27, 2024
24.5 C
Palangkaraya

Proporsional Tertutup Mendorong Kader Berkualitas

PALANGKA RAYA – Salah satu politikus Kalimantan Tengah (Kalteng) Henry Yoseph menjelaskan, banyak pengurus partai, khususnya ketua, sekretaris dan bendahara yang tidak menduduki kursi legislatif. Dengan adanya wacana sistem proporsional tertutup akan memprioritaskan kader partai yang duduk di legislatif saat pemilu nantinya. Hal ini juga untuk mendorong kader berkualitas.

“Banyak pengurus partai atau kader yang berjuang berdarah-darah dalam membesarkan partai yang tidak duduk di kursi dewan kalau menggunakan proporsional terbuka,” kata Henry, Senin (9/1/2023).

Hal ini terjadi karena pengurus partai kalah suara dengan para calon yang ikut pemilihan legislatif karena ada open recruitment pada penjaringan calon legislatif.

“Mereka yang mencalonkan diri melalui open recruitment itu tidak mempunyai rasa memiliki partai, karena bukan hasil dari pengkaderan,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng itu juga menjelaskan, nomor urut pada saat pencalegkan bahwa yang teratas sudah ditempatkan oleh pengurus inti seperti KSB, dilanjutkan pengurus bidang di bawahnya lagi.

“Misalkan dapil I nomor urut satunya ketua, dapil dua nomor urut pertamanya sekretaris partai, dan nomor urut 1 di dapil III diisi oleh bendahara, tinggal sisanya dari pengurus lainnya, namun kalau ada calon yang datang dari penjaringan dan juga tokoh tertentu pasti tidak mau nomor urut sekian, pasti mau yang pertama,” ungkap Henry.

Saat ditanya apakah termasuk yang menolak atau menerima proporsional tertutup, kader Partai Nasdem itu menjawab lugas, akan mengikuti apa yang menjadi keputusan partai di tingkat pusat. Namun sebagai warga negara Indonesia ia berhak menyampaikan pendapat atas wacana tersebut.

Apabila wacana tersebut disetujui, maka tokoh-tokoh tidak akan masuk ke partai besar. Namun akan masuk ke partai kecil dan tetap mengambil nomor urut satu. (irj/ens)

PALANGKA RAYA – Salah satu politikus Kalimantan Tengah (Kalteng) Henry Yoseph menjelaskan, banyak pengurus partai, khususnya ketua, sekretaris dan bendahara yang tidak menduduki kursi legislatif. Dengan adanya wacana sistem proporsional tertutup akan memprioritaskan kader partai yang duduk di legislatif saat pemilu nantinya. Hal ini juga untuk mendorong kader berkualitas.

“Banyak pengurus partai atau kader yang berjuang berdarah-darah dalam membesarkan partai yang tidak duduk di kursi dewan kalau menggunakan proporsional terbuka,” kata Henry, Senin (9/1/2023).

Hal ini terjadi karena pengurus partai kalah suara dengan para calon yang ikut pemilihan legislatif karena ada open recruitment pada penjaringan calon legislatif.

“Mereka yang mencalonkan diri melalui open recruitment itu tidak mempunyai rasa memiliki partai, karena bukan hasil dari pengkaderan,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng itu juga menjelaskan, nomor urut pada saat pencalegkan bahwa yang teratas sudah ditempatkan oleh pengurus inti seperti KSB, dilanjutkan pengurus bidang di bawahnya lagi.

“Misalkan dapil I nomor urut satunya ketua, dapil dua nomor urut pertamanya sekretaris partai, dan nomor urut 1 di dapil III diisi oleh bendahara, tinggal sisanya dari pengurus lainnya, namun kalau ada calon yang datang dari penjaringan dan juga tokoh tertentu pasti tidak mau nomor urut sekian, pasti mau yang pertama,” ungkap Henry.

Saat ditanya apakah termasuk yang menolak atau menerima proporsional tertutup, kader Partai Nasdem itu menjawab lugas, akan mengikuti apa yang menjadi keputusan partai di tingkat pusat. Namun sebagai warga negara Indonesia ia berhak menyampaikan pendapat atas wacana tersebut.

Apabila wacana tersebut disetujui, maka tokoh-tokoh tidak akan masuk ke partai besar. Namun akan masuk ke partai kecil dan tetap mengambil nomor urut satu. (irj/ens)

Artikel Terkait