PALANGKA RAYA– Calon wali kota dan wakil wali kota Palangka Raya, Fairid Naparin dan Ahmad Zaini, terus aktif melakukan kunjungan dan silaturahmi. Kali ini, mereka mengunjungi Ketua Ibu-ibu pengajian di RT 2 RW 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, beberapa hari lalu.
Seperti biasa, dalam setiap kunjungannya, Fairid Naparin menyempatkan diri untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keresahan masyarakat. Dalam dialog terbuka bersama warga, Fairid menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam birokrasi.
Ia menyatakan bahwa sistem pemerintahan harus beralih dari yang ingin dilayani menjadi melayani masyarakat. Menurutnya, hal ini merupakan langkah kunci untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
“Tidak mudah mengubah kekuasaan. Saya terus menekankan bahwa kita harus mengubah pola pikir birokrasi, dari yang ingin dilayani menjadi melayani. Mengubah ini tidak gampang,” ujar Fairid dalam kesempatan tersebut.
Fairid menegaskan bahwa layanan dan informasi publik yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama jika dirinya dan Ahmad Zaini terpilih sebagai pemimpin. Masyarakat berharap informasi dan pelayanan dapat benar-benar sampai ke akar rumput, sehingga seluruh warga bisa merasakan manfaat program pemerintah.
Dalam sesi diskusi, sejumlah warga turut menyampaikan keluhan dan masukan terkait permasalahan yang mereka hadapi. Salah satunya adalah Maimunah, seorang guru honorer di Jalan Cendrawasih, yang mengapresiasi program-program pemerintah daerah. Namun, ia berharap implementasi program tersebut dapat lebih merata dan adil.
“Program pemerintah sudah baik, tetapi kami berharap agar penerapannya lebih merata. Selain itu, ada ketimpangan kesejahteraan antara guru honorer di bawah Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang perlu diperhatikan,” ungkap Maimunah.
Selain persoalan guru honorer, Halimah, seorang pedagang kue, juga menyampaikan keluhannya terkait birokrasi yang rumit dalam mengakses bantuan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia berharap ke depannya pemerintah dapat menyederhanakan proses administrasi agar program bantuan bisa lebih cepat dirasakan oleh pelaku usaha kecil.
Menanggapi hal ini, Fairid berkomitmen untuk melakukan simplifikasi proses birokrasi agar lebih ramah dan cepat dalam melayani warga.
“Birokrasi yang rumit memang menjadi salah satu kendala. Jika terpilih, kami akan menyederhanakan prosedur agar masyarakat, termasuk pelaku UMKM, bisa lebih mudah mengakses bantuan,” ucap Fairid.
Mengenai perbedaan kesejahteraan antara guru honorer di bawah Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, Fairid mengakui adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani hal tersebut. Namun, ia berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar permasalahan ini dapat diatasi secara bersama-sama.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk guru honorer, bisa merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah. Meskipun ada keterbatasan kewenangan, kami akan berusaha agar tidak ada warga yang merasa diabaikan,” jelasnya.
Fairid juga menyampaikan komitmennya untuk mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan dan memastikan mereka menjadi prioritas dalam program-program yang akan datang. Ia menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi warga agar solusi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus mendengarkan masukan dan aspirasi dari warga. Ini penting agar kebijakan yang kami buat benar-benar menjawab masalah di lapangan. Bagi warga yang membutuhkan bantuan, kami akan pastikan mereka mendapat prioritas,” tegas Fairid.(mut/ram)
