PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah Faridawaty Darland Atjeh minta pemerintah daerah (pemda) di provinsi ini untuk bisa memenuhi hak-hak masyarakat secara berkeadilan, khususnya terkait pembangunan dalam berbagi sektor.
Menurut Farida, di wilayah Kalteng hingga sampai saat ini masih banyak hak masyarakat yang belum dipenuhi secara berkadilan terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah. Khususnya untuk daerah-daerah pelosok.
“Contohnya saja seperti kesehatan, pendidikan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, infrastruktur dan lain-lain. Banyak daerah pelosok yang belum mendapatkan keadilan pembangunan itu, padahal sangat penting,” kata wakil rakyat dari Partai NasDem itu, Minggu (25/6).
Menurut dia, hak masyarakat agar dapat dengan mudah mengakses pendidikan dan kesehatan serta mendapatkan pelayanan kebutuhan sejumlah hal lainnya tersebut sangat perlu diperhatikan. Pembangunan yang dilakukan harus bisa merata sampai wilayah pelosok daerah ini.
“Pemerintah harus bisa mewujudkan keadilan sosial, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati masyarakat secara menyeluruh. Tidak hanya pada daerah-daerah tertentu saja atau perkotaan. Masyarakat tentu sangat berharap pembangunan itu merata,” ujarnya.
Setiap kali melaksanakan reses, Faridawaty mengaku, pihaknya kerap kali menerima aspirasi dari masyarakat terkait harapan pembangunan di berbagai sector. Hal itu sering disampaikan kepada pemda, khususnya Pemprov Kalteng melalui laporan hasil reses.
“Dari hasil laporan itu pemda bisa menalaah dan memilah aspirasi yang memang urgen untuk direalisasi. Jadikan aspirasi-aspirasi yang disampaikan tersebut sebagai dasar atau pedoman untuk memenuhi hak masyarakat secara berkeadilan melalui program pembangunan yang akan dijalankan,” imbuhnya. (irj/ens)
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah Faridawaty Darland Atjeh minta pemerintah daerah (pemda) di provinsi ini untuk bisa memenuhi hak-hak masyarakat secara berkeadilan, khususnya terkait pembangunan dalam berbagi sektor.
Menurut Farida, di wilayah Kalteng hingga sampai saat ini masih banyak hak masyarakat yang belum dipenuhi secara berkadilan terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah. Khususnya untuk daerah-daerah pelosok.
“Contohnya saja seperti kesehatan, pendidikan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, infrastruktur dan lain-lain. Banyak daerah pelosok yang belum mendapatkan keadilan pembangunan itu, padahal sangat penting,” kata wakil rakyat dari Partai NasDem itu, Minggu (25/6).
Menurut dia, hak masyarakat agar dapat dengan mudah mengakses pendidikan dan kesehatan serta mendapatkan pelayanan kebutuhan sejumlah hal lainnya tersebut sangat perlu diperhatikan. Pembangunan yang dilakukan harus bisa merata sampai wilayah pelosok daerah ini.
“Pemerintah harus bisa mewujudkan keadilan sosial, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati masyarakat secara menyeluruh. Tidak hanya pada daerah-daerah tertentu saja atau perkotaan. Masyarakat tentu sangat berharap pembangunan itu merata,” ujarnya.
Setiap kali melaksanakan reses, Faridawaty mengaku, pihaknya kerap kali menerima aspirasi dari masyarakat terkait harapan pembangunan di berbagai sector. Hal itu sering disampaikan kepada pemda, khususnya Pemprov Kalteng melalui laporan hasil reses.
“Dari hasil laporan itu pemda bisa menalaah dan memilah aspirasi yang memang urgen untuk direalisasi. Jadikan aspirasi-aspirasi yang disampaikan tersebut sebagai dasar atau pedoman untuk memenuhi hak masyarakat secara berkeadilan melalui program pembangunan yang akan dijalankan,” imbuhnya. (irj/ens)
