Calon Bupato Kapuas periode 2024-2029, Erlin Hardi menyambangi Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas untuk menggelar kampanye dialogis, dengan mengangkat isu pertanian yang merupakan sektor vital bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan berlangsung, Selasa (15/10/2024) kemarin.
Dalam rangka hajatan menuju kemenangan, Erlin Hardi sebagai calon Bupati Kapuas nomor urut 4 menyerahkan hewan kurban kepada warga di Kabupaten Kapuas.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Erlin Hardi dan Alberkat Yadi bertekad untuk memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan di Kota Air untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Acara malam kenal pamit Penjabat (Pj) Bupati Kapuas lama dengan yang baru, yakni dari Erlin Hardi ST kepada Ir H Darliansjah MSi berlangsung penuh keakraban dan kehangatan dengan suasana kebersamaan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas bersama dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, BPK Mandiri dan lembaga masyarakat yang ada di Kapuas mengadakan apel gabungan gelar pasukan dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Kapuas tahun 2024.
Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2024 Tingkat Kabupaten Kapuas dilaksanakan di Ballroom Rujab Bupati Jalan Jenderal Sudirman Kuala Kapuas, Selasa (23/7/2024). Kegiatan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Erlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Agustina Erlin Hardi serta Forkopimda, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Sri Umi Daryatun ikut hadir.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dinas Perkimtan juga menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai deÂngan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
