Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Yohanes, ST mendukung upaya dari DPR RI dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas melakukan sosialisasi terkait regulasi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat umum.
“Selain itu, peserta juga melakukan identifikasi potensi aset yang dimiliki berdasarkan kewenangan desa bersifat hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa guna membangun kemandirian desa,”
