PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas fisik, seperti tunanetra (buta), tunarungu (tuli), tunawicara (bisu), tunadaksa (cacat tubuh), dan tunalaras (cacat suara dan nada). Kepeduliannya ini terlihat dari berbagai inisiatif dan program yang diluncurkannya untuk mendukung komunitas tersebut.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo menggelar silaturahmi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas, Selasa (18/4).
Menjelang Hari Raya Idulfitri, tidak sedikit masyarakat yang khawatir adanya potensi kenaikan harga bahan pokok (bapok). Bukan tanpa alasan, permintaan komoditas tertentu yang meningkat tentu akan menyebabkan kenaikan pada harga komoditas. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus berupaya menjaga stabilitas harga-harga komoditas di lapangan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus berupaya mengendalikan laju inflasi beras di Kalteng melalui sejumlah program. Salah satu program yang dijalankan demi mengendalikan inflasi itu adalah menjaga ketersediaan stok beras dengan pembangunan rice milling unit (RMU).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bersama seluruh kepala daerah se-Kalteng menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng dan seluruh kejaksaan negeri (Kejari) di kabupaten/kota se-Kalteng.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengapresiasi jajaran fraksi pendukung DPRD Kalteng yang menerima dua rancangan raperda Kalteng untuk dibahas lebih lanjut.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispursip) Kalteng, di Aula Kantor Dispursip Kalteng, Kamis (2/2).
Pemprov Kalteng mendukung pendataan awal registrasi ekonomi sosial (regsosek) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Program pemerintah pusat untuk satu data Indonesia ini merupakan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan perlindungan sosial bagi penduduk.
