BEREDAR informasi tentang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang memberikan kartu kuning kepada Kaldera Toba.
Hal itu setelah melakukan penilaian untuk menjamin Geopark Kaldera Toba melakukan pengembangan, pendidikan dan eksplorasi berbasis lingkungan.
Status Geopark Kaldera Toba terancam dicabut dari UNESCO Global Geopark, jika tak segera dilakukan perbaikan tata kelola. Peringatan tersebut telah diberikan sejak September 2023.
Kini, pemerintah hanya punya tenggat waktu 2 bulan untuk berbenah, sebelum tim asesor dari UNESCO akan menilai ulang Geopark Kaldera Toba pada Juni 2025.
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengatakan, saat ini pemahaman bersama diperlukan, yakni dengan cara pemerintah mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan kawasan taman bumi Danau Toba sebagai magnet pariwisata yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.
“Status geopark bukan label yang otomatis membuat Danau Toba jadi destinasi unggulan. Label geopark juga bukan tujuan akhir, melainkan harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Meski hal ini dianggap mengkhawatirkan, namun dari netizen tampak tidak mengerti seberapa pengaruhnya penilaiannya UNESCO terhadap kawasan tersebut dengan beragam komentar yang mereka lontarkan di kolom komen.
“Maksudnya pencabutan keanggotaan geopark ini apaan? Unesco tuh “menilai” danau toba itu apanya? Ada yg bisa jelaskan maksudnya?,” ujar @dimassuaji
“Cabut ae udah wkwk gak guna juga kalo di negara SDM rendah mah,” ucap @egiwijaya_12
“Hal positif klo ada diakui UNESCO apa ya? Apakah akan dibantu didanai?,” sebut @raizalul.hanif. (*afa)
BEREDAR informasi tentang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang memberikan kartu kuning kepada Kaldera Toba.
Hal itu setelah melakukan penilaian untuk menjamin Geopark Kaldera Toba melakukan pengembangan, pendidikan dan eksplorasi berbasis lingkungan.
Status Geopark Kaldera Toba terancam dicabut dari UNESCO Global Geopark, jika tak segera dilakukan perbaikan tata kelola. Peringatan tersebut telah diberikan sejak September 2023.
Kini, pemerintah hanya punya tenggat waktu 2 bulan untuk berbenah, sebelum tim asesor dari UNESCO akan menilai ulang Geopark Kaldera Toba pada Juni 2025.
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengatakan, saat ini pemahaman bersama diperlukan, yakni dengan cara pemerintah mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan kawasan taman bumi Danau Toba sebagai magnet pariwisata yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.
“Status geopark bukan label yang otomatis membuat Danau Toba jadi destinasi unggulan. Label geopark juga bukan tujuan akhir, melainkan harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Meski hal ini dianggap mengkhawatirkan, namun dari netizen tampak tidak mengerti seberapa pengaruhnya penilaiannya UNESCO terhadap kawasan tersebut dengan beragam komentar yang mereka lontarkan di kolom komen.
“Maksudnya pencabutan keanggotaan geopark ini apaan? Unesco tuh “menilai” danau toba itu apanya? Ada yg bisa jelaskan maksudnya?,” ujar @dimassuaji
“Cabut ae udah wkwk gak guna juga kalo di negara SDM rendah mah,” ucap @egiwijaya_12
“Hal positif klo ada diakui UNESCO apa ya? Apakah akan dibantu didanai?,” sebut @raizalul.hanif. (*afa)
