SAMPIT,KALTENG POS– Keikutsertaan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) 2025 yang hanya mencakup lima cabang lomba menuai sorotan dari DPRD Kabupaten Kotim. Minimnya partisipasi tersebut dinilai sebagai imbas dari ketidakmampuan daerah dalam memperjuangkan anggaran yang layak bagi pelestarian budaya.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, menyesalkan keterbatasan ini dan menyebutnya sebagai bukti kurangnya konsistensi antara komitmen dan realisasi dalam mendukung kegiatan budaya daerah.
“Yang pasti ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah dan DPRD tidak konsisten untuk memperjuangkan dan melestarikan budaya. Karena kemarin ada keterbatasan anggaran, kami di Komisi III yang membidangi pariwisata belum mampu memperjuangkan peningkatan anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya saat dikonfirmasi Kalteng Pos, Sabtu (17/5).
Ia menegaskan, Komisi III akan menjadikan hal ini sebagai perhatian serius dan berkomitmen untuk memperjuangkannya dalam pembahasan anggaran ke depan.
“Insya Allah ke depan kita akan perjuangkan sepenuh tenaga agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, baik dalam APBD Perubahan tahun ini maupun APBD murni 2026,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi III, SP Lumban Gaol, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran yang terjadi bukan semata-mata keinginan daerah, melainkan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang dirasakan hampir di semua sektor.
“Memang serba dilema kita di anggaran 2025 ini. Banyak kegiatan yang harus ditunda karena adanya pemotongan transfer dari pusat ke daerah. Termasuk pelaksanaan Festival Habaring Hurung yang tahun ini juga ditiadakan,” ujarnya.
Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut memaksa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan rasionalisasi program, termasuk Dinas Pariwisata.
“Artinya, pasti ada yang dikorbankan. Mungkin Dinas Pariwisata kita berusaha tetap hadir di Festival Isen Mulang, tapi hanya memilih cabang lomba yang dianggap prioritas. Ini bukan karena tidak mau ikut semua, tapi karena keterbatasan,” tambahnya.
Ia berharap kondisi seperti ini tidak berlarut dan bisa menjadi bahan evaluasi agar pelestarian budaya tetap menjadi prioritas, meskipun dalam situasi fiskal yang terbatas.
“Mudah-mudahan ke depan seluruh cabang lomba yang biasa kita ikuti bisa kembali dihidupkan. Jangan sampai kegiatan budaya yang sangat penting ini justru terpinggirkan karena alasan anggaran,” tutupnya. (mif)
