MUARA TEWEH-Pemanfaatan Lokalisasi Merong Muara Teweh, jika ditutup masih menjadi topik hangat. Ketua DPRD Batara, Set Enus Y Mebas SE MIP berkesempatan bertemu sejumlah pemilik wisma yang diundang pemerintah. Dewan menyarankan, eks lokalisasi yang dulu disebut Lembah Durian itu dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan.
“Bisa dijadikan tempat wisata, karena letaknya ditepian Sungai Barito,” ujar Enus, panggilan karibnya dihadapan stakeholder dan pemilik wisma, Selasa (14/8).
Di lokasi tersebut dapat dilengkapi dengan kapal susur sungai dan penjalan aksesoris khas Batara. Dengan demikian, tetap bisa menjadi tempat tujan kunjungan tamu untuk memiliki oleh-oleh khas Batara. Seperti rambat dan kerajinan lain.
Ketua dewan mendorong, eks Merong menjadi tempat memproduksi kerajinan antaman dan sentra usaha. Dia meminta pemerintah tidak serta merta menggusur pekerja seks komersial (PSK), tapi betul-betul dibekali keterampilan yang dapat menunjang usaha.
“Kami harapkan Dinas Sosial, UKM hingga perbankan membantu pemilik wisma,” tandasnya seraya menyatakan dukungan mendukung semua kegiatan program pemerintah bebas prostitusi 2019.
Kendati begitu, dalam menutup Lokalisasi Merong mesti dengan catatan memanusiakan PSK. Caranya memberikan keterampilan atau dipulangkan ke daerah asalnya. “Kalau diperlukan kami siap menuntaskan peraturan daerah. Namun jika mendesak saya kira peraturan bupati saja cukup sebagai payung hukum,” ulas Enus didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinsos Kalteng, Dra Non Sihai dan Asisten I Setda Drs Hendro Nakalelo MSi. (cah)
MUARA TEWEH-Pemanfaatan Lokalisasi Merong Muara Teweh, jika ditutup masih menjadi topik hangat. Ketua DPRD Batara, Set Enus Y Mebas SE MIP berkesempatan bertemu sejumlah pemilik wisma yang diundang pemerintah. Dewan menyarankan, eks lokalisasi yang dulu disebut Lembah Durian itu dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan.
“Bisa dijadikan tempat wisata, karena letaknya ditepian Sungai Barito,” ujar Enus, panggilan karibnya dihadapan stakeholder dan pemilik wisma, Selasa (14/8).
Di lokasi tersebut dapat dilengkapi dengan kapal susur sungai dan penjalan aksesoris khas Batara. Dengan demikian, tetap bisa menjadi tempat tujan kunjungan tamu untuk memiliki oleh-oleh khas Batara. Seperti rambat dan kerajinan lain.
Ketua dewan mendorong, eks Merong menjadi tempat memproduksi kerajinan antaman dan sentra usaha. Dia meminta pemerintah tidak serta merta menggusur pekerja seks komersial (PSK), tapi betul-betul dibekali keterampilan yang dapat menunjang usaha.
“Kami harapkan Dinas Sosial, UKM hingga perbankan membantu pemilik wisma,” tandasnya seraya menyatakan dukungan mendukung semua kegiatan program pemerintah bebas prostitusi 2019.
Kendati begitu, dalam menutup Lokalisasi Merong mesti dengan catatan memanusiakan PSK. Caranya memberikan keterampilan atau dipulangkan ke daerah asalnya. “Kalau diperlukan kami siap menuntaskan peraturan daerah. Namun jika mendesak saya kira peraturan bupati saja cukup sebagai payung hukum,” ulas Enus didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinsos Kalteng, Dra Non Sihai dan Asisten I Setda Drs Hendro Nakalelo MSi. (cah)
