PALANGKA RAYA – Menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah tentu sudah melakukan persiapan. Salah satunya yaitu sosialisasi. Pemprov Kalteng melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) lebih fokus pada pemilih pemula.
Plt Kepala Kesbangpol Kalteng Akhmad Husain mengatakan, pemfokusan sosialisasi kepada pemilih pemula ini lantaran mereka (pemilih pemula, red) belum berpengalaman dan memahami pemilu. Pemilih pemula ini bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun.
“Fokus kami kepada pemilih pemula, karena pemilih yang sudah pernah memilih sebelumnya tentu sudah lebih memahami pemilihan,” katanya, kemarin.
Selain itu, sasaran sosialisasi juga kepada masyarakat yang sebelumnya dengan ketentuan tertentu tidak diberikan hak untuk memilih. Misal saja, para pensiunan TNI/Polri dan individu lainnya.
“Sasaran sosialisasi kami fokus pada pemilih pemula, pensiunan TNI/Polri dan individu lainnya yang karena aturan tidak diberikan hak memilih, karena yang bersangkutan sudah pensiun atau keluar dari aturan maka bisa memilih,” ucapnya.
Menurut dia, di Pemprov Kalteng terdapat pembagian leading sector. Untuk Kesbangpol mengurusi pemilu yakni pemilihan presiden, anggota legislatif dan DPD. Sedangkan Biro Pemerintahan Setda Kalteng berkenaan pilkada yakni pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
“Kami juga sudah diarahkan melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu yakni pendidikan parpol oleh masing-masing parpol yang salah satu pendanaannya diambil dari dana partai yang disumbangkan oleh Pemprov Kalteng,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya sudah berkomunikasi dengan instansi terkait. Salah satunya dengan unit-unit kerja pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan kemasyarakatan. Secara intens sudah dilaksanakan pada 2022 lalu.
“Untuk 2023 ini mudah-mudahan bisa di awal waktu sosialisasi berkaitan dana bantuan parpol (banpol). Apabila itu sudah diserahkan di triwulan pertama, kami bisa langsung melaksanakan sosialisasi tentang pendidikan politik,” bebernya.
Namun, terkait besaran dana banpol memang belum disampaikan. Harapannya ada kenaikan dari sebelumnya.”Di provonsi itu Rp5 ribu per suara. Kami masih cermati, apakah akan ada kenaikan, tentu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” pungkasnya. (abw/ens)
