MUARA TEWEH–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara Karianto Saman minta kepada pemerintah daerah (pemda) setempat melalui instansi terkait agar memperhatikan dan dapat mengatur harga eceran tertinggi (HET) bahan bakar minyak (BBM) bersubsisi, khususnya yang ada di wilayah Barito Utara. Karena dari pengamatannya, ada perbedaan HET BBM di beberapa tempat dalam wilayah Barito Utara.
Karianto mengaku prihatin adanya perbedaan harga eceran BBM subsidi jenis pertalite dan non subsidi jenis pertamax di masyarakat untuk tiap kecamatan setelah adanya kenaikan BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, beberapa waktu lalu.
“Walaupun pemeritah pusat sudah melakukan penurunan harga BBM mulai kemarin per tanggal 03 Januari 2023, namun harga eceran di masyarakat masih melambung di atas HET. Apakah ini ada permainan,” tegasnya, beberapa waktu lalu.
Wakil rakyat itu berharap, agar masalah ini menjadi bentuk perhatian serius bersama DPRD dengan Pemkab Barito Utara agar masyarakat tidak terlalu dibebani dengan harga BBM yang melambung tinggi ini. Karena bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan untuk orang banyak dalam menjalankan roda perekonomian dari desa maupun yang ada di kota sekalipun.
“Akibat dari dampak langsung kenaikan BBM juga berpengaruh kepada lonjakan kenaikan bahan pokok seperti sembako dan bahan-bahan kebutuhan hidup serta barang lainnya yang ikut mengalami lonjakan harga,” ungkap legislator dari PDI P Barito Utara ini.
Karianto juga berharap kepada pemkab setempat agar segera mengambil langkah kongkrit bersama DPRD dalam mencari solusi mengatur HET BBM bersubsidi demi membantu meringankan beban masyarakat akibat inflasi ekonomi saat ini.
“Semoga hal ini menjadi perhatian serius Pemkab Barito Utara dan tidak menutup mata dengan kondisi yang dialami masyarakat saat ini, sehingga ada penetapan HET BBM bersubsidi jenis pertalite dan non subsidi jenis pertamax,” tegas Karianto. (noy*/ens)
MUARA TEWEH–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara Karianto Saman minta kepada pemerintah daerah (pemda) setempat melalui instansi terkait agar memperhatikan dan dapat mengatur harga eceran tertinggi (HET) bahan bakar minyak (BBM) bersubsisi, khususnya yang ada di wilayah Barito Utara. Karena dari pengamatannya, ada perbedaan HET BBM di beberapa tempat dalam wilayah Barito Utara.
Karianto mengaku prihatin adanya perbedaan harga eceran BBM subsidi jenis pertalite dan non subsidi jenis pertamax di masyarakat untuk tiap kecamatan setelah adanya kenaikan BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, beberapa waktu lalu.
“Walaupun pemeritah pusat sudah melakukan penurunan harga BBM mulai kemarin per tanggal 03 Januari 2023, namun harga eceran di masyarakat masih melambung di atas HET. Apakah ini ada permainan,” tegasnya, beberapa waktu lalu.
Wakil rakyat itu berharap, agar masalah ini menjadi bentuk perhatian serius bersama DPRD dengan Pemkab Barito Utara agar masyarakat tidak terlalu dibebani dengan harga BBM yang melambung tinggi ini. Karena bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan untuk orang banyak dalam menjalankan roda perekonomian dari desa maupun yang ada di kota sekalipun.
“Akibat dari dampak langsung kenaikan BBM juga berpengaruh kepada lonjakan kenaikan bahan pokok seperti sembako dan bahan-bahan kebutuhan hidup serta barang lainnya yang ikut mengalami lonjakan harga,” ungkap legislator dari PDI P Barito Utara ini.
Karianto juga berharap kepada pemkab setempat agar segera mengambil langkah kongkrit bersama DPRD dalam mencari solusi mengatur HET BBM bersubsidi demi membantu meringankan beban masyarakat akibat inflasi ekonomi saat ini.
“Semoga hal ini menjadi perhatian serius Pemkab Barito Utara dan tidak menutup mata dengan kondisi yang dialami masyarakat saat ini, sehingga ada penetapan HET BBM bersubsidi jenis pertalite dan non subsidi jenis pertamax,” tegas Karianto. (noy*/ens)
