PALANGKA RAYA-Dalam mencegah stunting sinergi pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Barito Selatan sangat diperlukan. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kalteng Ina Prayawati, Jumat (3/3).
“Berdasarkan informasi yang didapat, kasus Stunting di Kabupaten Barito Selatan dinilai relatif cukup tinggi, sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah,” ujar Wakil Rakyat asal Dapil Kalteng IV, meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur dan Murung Raya ini.
Ina juga mengatakan, saat melaksanakan reses perseorangan di wilayah Dapil Kalteng IV, ia menerima informasi dari masyarakat bahwa angka Stunting di wilayah ini terbilang cukup tinggi, sehingga diperlukan penanganan secara serius, baik itu oleh Pemprov Kalimantan Tengah maupun Pemkab Barito Selatan melalui instansi dinas terkaitnya.
Menurutnya, tinggi kasus Stunting dikarenakan sejumlah faktor penyebab, di antaranya angka pernikahan dini, minimnya tingkat kehadiran bayi ataupun balita mengunjungi pos pelayanan terpadu (Posyandu) hingga kurangnya pemahaman dari masyarakat akan pentingnya asupan gizi bagi anak maupun ibu hamil.
Meskipun demikian, ia juga mengapresiasi keseriusan dan langkah pemerintah daerah yang selama ini sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara pencegahan Stunting.
“Upaya dari pemerintah daerah untuk mencegah Stunting hingga daerah pelosok sebenarnya sudah cukup baik, namun yang lebih pentingnya lagi adalah dukungan, kesadaran dan keaktifan dari masyarakat itu sendiri, khususnya para ibu-ibu hamil dan orang tua yang memiliki anak bayi atau balita untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat,” ujarnya lagi.
Kader PDIP ini juga menambahkan dalam penanganan kasus Stunting, sebaiknya tidak hanya menjadi fokus Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi ataupun Kabupaten saja, tapi perlu didukung oleh sejumlah instansi dinas lainnya juga, misalnya dengan cara melakukan kerjasama lintas instansi dinas.
“Saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik, atas upaya dari Pemkab Barito Selatan yang melakukan MoU dengan sekolah-sekolah, Kementrian Agama (Kemenag), Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri serta sejumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) di wilayah setempat, untuk bersama-sama bersinergi melakukan pencegahan Stunting,” tandasnya.(irj/ans)
Bersinergi Cegah Stunting
PALANGKA RAYA-Dalam mencegah stunting sinergi pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Barito Selatan sangat diperlukan. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kalteng Ina Prayawati, Jumat (3/3).
“Berdasarkan informasi yang didapat, kasus Stunting di Kabupaten Barito Selatan dinilai relatif cukup tinggi, sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah,” ujar Wakil Rakyat asal Dapil Kalteng IV, meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur dan Murung Raya ini.
Ina juga mengatakan, saat melaksanakan reses perseorangan di wilayah Dapil Kalteng IV, ia menerima informasi dari masyarakat bahwa angka Stunting di wilayah ini terbilang cukup tinggi, sehingga diperlukan penanganan secara serius, baik itu oleh Pemprov Kalimantan Tengah maupun Pemkab Barito Selatan melalui instansi dinas terkaitnya.
Menurutnya, tinggi kasus Stunting dikarenakan sejumlah faktor penyebab, di antaranya angka pernikahan dini, minimnya tingkat kehadiran bayi ataupun balita mengunjungi pos pelayanan terpadu (Posyandu) hingga kurangnya pemahaman dari masyarakat akan pentingnya asupan gizi bagi anak maupun ibu hamil.
Meskipun demikian, ia juga mengapresiasi keseriusan dan langkah pemerintah daerah yang selama ini sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara pencegahan Stunting.
“Upaya dari pemerintah daerah untuk mencegah Stunting hingga daerah pelosok sebenarnya sudah cukup baik, namun yang lebih pentingnya lagi adalah dukungan, kesadaran dan keaktifan dari masyarakat itu sendiri, khususnya para ibu-ibu hamil dan orang tua yang memiliki anak bayi atau balita untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat,” ujarnya lagi.
Kader PDIP ini juga menambahkan dalam penanganan kasus Stunting, sebaiknya tidak hanya menjadi fokus Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi ataupun Kabupaten saja, tapi perlu didukung oleh sejumlah instansi dinas lainnya juga, misalnya dengan cara melakukan kerjasama lintas instansi dinas.
“Saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik, atas upaya dari Pemkab Barito Selatan yang melakukan MoU dengan sekolah-sekolah, Kementrian Agama (Kemenag), Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri serta sejumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) di wilayah setempat, untuk bersama-sama bersinergi melakukan pencegahan Stunting,” tandasnya.(irj/ans)
