PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah Kuwu Senilawati menolak keras adanya politik identitas. Sebab politik indentitas berpotensi memecah belah masyarakat yang sudah hidup damai, khususnya di Bumi Tambun Bungai selama ini.
Wakil rakyat itu menjelaskan, bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan latar belakang serta agama yang berbeda-beda. Berdirinya Indonesia itu karena keragaman. “Itulah yang menjadi potensi kita menjadi bangsa yang besar,” tegasnya.
“Terkait dengan politik indentitas, kita harus kembali ke zaman sebelum kemerdekaan. Orang waktu itu hendak merdeka tidak memikirkan politik indentitas. Pejuang-pejuang kita tidak memikirkan politik indentitas,” ujarnya, Rabu (8/3/2023).
Menurut wakil rakyat dari Partai Gerindra ini, bahwa kerukunan dan kestabilitasan politik adalah modal dasar pembangunan. Sehingga pembangunan daerah tidak bisa berjalan jika tak memiliki modal stabilitas politik.
Bagi dewan dari daerah pemilihan (dapil) I ini menjelaskan, politik indentitas agar sedapat mungkin untuk ditolak. Pasalnya, akan memecah belah masyarakat dengan beragam kepercayaan dan kebudayaan yang sudah hidup damai dan rukun. Yang dicari dalam pemilihan itu, baik pileg, pilkada, ataupun pilpres adalah seorang pemimpin yang mampu bekerja, bukan indentitasnya.
“Yang kita cari adalah pemimpin yang mampu bekerja memimpin masyarakat sebagai pemimpin dan mengakomodir semua kepentingan agar bersama-sama membangun Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bangsa ini bisa sejajar, bahkan lebih maju dengan bangsa-bangsa lain,” tandasnya. (irj/ens)
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah Kuwu Senilawati menolak keras adanya politik identitas. Sebab politik indentitas berpotensi memecah belah masyarakat yang sudah hidup damai, khususnya di Bumi Tambun Bungai selama ini.
Wakil rakyat itu menjelaskan, bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan latar belakang serta agama yang berbeda-beda. Berdirinya Indonesia itu karena keragaman. “Itulah yang menjadi potensi kita menjadi bangsa yang besar,” tegasnya.
“Terkait dengan politik indentitas, kita harus kembali ke zaman sebelum kemerdekaan. Orang waktu itu hendak merdeka tidak memikirkan politik indentitas. Pejuang-pejuang kita tidak memikirkan politik indentitas,” ujarnya, Rabu (8/3/2023).
Menurut wakil rakyat dari Partai Gerindra ini, bahwa kerukunan dan kestabilitasan politik adalah modal dasar pembangunan. Sehingga pembangunan daerah tidak bisa berjalan jika tak memiliki modal stabilitas politik.
Bagi dewan dari daerah pemilihan (dapil) I ini menjelaskan, politik indentitas agar sedapat mungkin untuk ditolak. Pasalnya, akan memecah belah masyarakat dengan beragam kepercayaan dan kebudayaan yang sudah hidup damai dan rukun. Yang dicari dalam pemilihan itu, baik pileg, pilkada, ataupun pilpres adalah seorang pemimpin yang mampu bekerja, bukan indentitasnya.
“Yang kita cari adalah pemimpin yang mampu bekerja memimpin masyarakat sebagai pemimpin dan mengakomodir semua kepentingan agar bersama-sama membangun Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bangsa ini bisa sejajar, bahkan lebih maju dengan bangsa-bangsa lain,” tandasnya. (irj/ens)
