BUNTOK–Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di daerah itu. Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Barsel Lisda Arriyana, Rabu (15/3/2023).
Menurut Lisda, Pemkab Barsel berkomitmen bersama berbagai pihak untuk menurunkan angka stunting dengan memanfaatkan olahan makanan lokal, pemeriksaan ibu hamil, gerakan keposyanduan dan mencegah pernikahan dini.
Dijelaskannya, penurunan angka stunting merupakan atensi bersama serta prioritas nasional. Sebab angka stunting di Barsel tergolong tinggi. Hal ini disebabkan beberapa factor. Yakni rendahnya kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya, rendahnya tingkat kunjungan balita ke posyandu dan pernikahan dini.
“Saya telah menerbitkan SK bupati mewajibkan setiap perangkat daerah menjadi pembina satu posyandu, khusus yang berada di tiga kelurahan di Kecamatan Dusun Selatan,” kata Lisda Arriyana.
Sementara bagi kelurahan dan desa lainnya, menurut pj bupati, langsung berada di bawah binaan lurah atau kepala desa, dengan pengawasan langsung dari camat sebagai kepala wilayah.
Menurutnya, meski telah ada SK bupati, hal ini tidak akan bisa terwujud, jika tidak didukung semua pegawai dan aparatur serta masyarakat. “Saya mengharapkan sekaligus memerintahkan seluruh PNS atau tenaga kontrak, agar mendukung kepala perangkat daerahnya, untuk melakukan pembinaan terhadap posyandu yang telah ditentukan,” tegasnya.
Termasuk memberdayakan dharma wanita masing-masing perangkat daerah serta melalui TP-PKK desa atau kelurahan se-Kabupaten Barito Selatan.
Lisda menyadari bahwa hal ini bukan perkara mudah. Namun harus diawali dan diimplementasikan. “Selama tiga triwulan tugas yang telah saya laksanakan, banyak program dan kegiatan yang telah kita lakukan untuk menekan dan mengurangi angka kemiskinan,” akuinya.
Seperti pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, bazar pangan murah, pembinaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja untuk semakin membuka lapangan kerja.
Pj bupati mengharapkan kepada seluruh ASN melalui perangkat daerah serta kepala desa dengan seluruh perangkat termasuk BPD mendukung dan terus melakukan kegiatan yang dapat meringankan dan membantu masyarakat. Sebab kesejahteraan masyarakat adalah tujuan yang ingin dicapai. Apalagi saat ini, inflasi masih mengancam masyarakat. (ner/ens)
