PULANG PISAU-Festival madu rawa gambut Kalimantan Tengah dan rangkaian seminar perhutanan sosial Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 dihadiri dan dibuka Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang. Kegiatan tersebut digelar di Palangka Raya, Rabu (15/3/2023).
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh konsorsium pemerhati sistem hutan kerakyatan (KPSHK) bekerja sama dengan 4 lembaga pengelola hutan desa (LPHD) yang ada di kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.
Dalam kegiatan itu, bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pulang Pisau Hendri Arroyo, Kepala Pelaksana BPBD Osa Maliki dan Direktur RSUD Pulang Pisau dr Muliyanto Budihardjo.
Bupati mengungkapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan surat keputusan pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial kepada 4 LPHD pada tahun 2013 di Kecamatan Kahayan Hilir.
“Yaitu LPHD Gohong, LPHD Kalawa, LPHD Mentaren I dan LPHD Buntoi. Di mana selanjutnya melalui lembaga pengelola hutan desa inilah terbentuk kelompok usaha perhutanan sosial,” ungkap bupati.
Bupati menambahkan, dalam perkembangannya, kelompok usaha perhutanan sosial yang ada telah menjalankan program maupun kegiatan. Di mana sistem penganggarannya diberikan baik dari dukungan pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
“Termasuk dalam hal permodalan salah satunya bantuan pengelolaan usaha madu. Baik madu kelulut dan madu alam di 4 desa yang telah dibentuk LPHD-nya,” tandasnya. (art)
PULANG PISAU-Festival madu rawa gambut Kalimantan Tengah dan rangkaian seminar perhutanan sosial Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 dihadiri dan dibuka Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang. Kegiatan tersebut digelar di Palangka Raya, Rabu (15/3/2023).
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh konsorsium pemerhati sistem hutan kerakyatan (KPSHK) bekerja sama dengan 4 lembaga pengelola hutan desa (LPHD) yang ada di kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.
Dalam kegiatan itu, bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pulang Pisau Hendri Arroyo, Kepala Pelaksana BPBD Osa Maliki dan Direktur RSUD Pulang Pisau dr Muliyanto Budihardjo.
Bupati mengungkapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan surat keputusan pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial kepada 4 LPHD pada tahun 2013 di Kecamatan Kahayan Hilir.
“Yaitu LPHD Gohong, LPHD Kalawa, LPHD Mentaren I dan LPHD Buntoi. Di mana selanjutnya melalui lembaga pengelola hutan desa inilah terbentuk kelompok usaha perhutanan sosial,” ungkap bupati.
Bupati menambahkan, dalam perkembangannya, kelompok usaha perhutanan sosial yang ada telah menjalankan program maupun kegiatan. Di mana sistem penganggarannya diberikan baik dari dukungan pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
“Termasuk dalam hal permodalan salah satunya bantuan pengelolaan usaha madu. Baik madu kelulut dan madu alam di 4 desa yang telah dibentuk LPHD-nya,” tandasnya. (art)
