“Mudah-mudahan tahun depan ada formasi CPNS, karena tiap tahun kami diminta untuk kirim usulan formasi. Tak henti-hentinya kami mengajukan formasi, tetapi kemungkinan ada pertimbangan lain”
Lisda Arriyana
Kepala BKD Kalteng
PALANGKA RAYA-Tak sedikit jumlah abdi negara berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kalteng yang pensiun maupun yang akan purnatugas. Sayangnya, tidak dibarengi dengan pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Padahal, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng mencatat bahwa Bumi Tambun Bungai sedang membutuhan setidaknya dua ribuan PNS.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalteng, Lisda Arriyana mengungkapkan, tahun ini Kalteng tidak menyediakan kuota penerimaan CPNS. Namun, pihaknya tetap ada kuota untuk penerimaan guru dan nakes melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK), khususnya tenaga pengajar atau guru dan tenaga kesehatan (nakes).
“Terkait pelaksanaan CAT, kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, mudah-mudahan September sudah diturunkan,” beber Lisda kepada wartawan di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/8).
Pembukaan rekrutmen PPPK guru dan nakes ditujukan untuk menjawab kebutuhan daerah dalam hal sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan. Perihal kuota yang disediakan, Lisa menyebut akan ada kurang lebih 900-an kuota. Itu untuk memenuhi jatah yang telah diminta Kemenpan-RB.
“Sampai sekarang kami masih menunggu dari Kemenpan-RB mengenai teknis pelaksanaannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terlaksana,” ucapnya.
Pada dasarnya, lanjut Lisda, pihaknya tetap mengajukan ke Kemenpan-RB untuk penambahan kuota penerimaan CPNS. Sebab, Kalteng masih butuh kurang lebih 2000-an kuota, karena ada banyak ASN yang telah pensiun.
“Bagaimanapun kita dahulukan PPPK, terutama untuk memenuhi kebutuhan guru dan nakes,” sebutnya.
Lisda menambahkan, pihaknya tetap berkomunikasi dengan Kemenpan-RB untuk melihat lebih lanjut terkait formasi CPNS khusus untuk bertugas di lingkup Pemprov Kalteng.
“Mudah-mudahan tahun depan ada formasi CPNS, karena tiap tahun kami diminta untuk mengajukan usulan formasi. Tak henti-hentinya kami mengajukan, tetapi kemungkinan ada pertimbangan lain,” tandasnya.
Direktur Barometer Kebijakan Publik dan Politik Daerah (Bajakah) Institute, Farid Zaky Yopiannor berpendapat, dibukanya lowongan PPPK merupakan kabar baik bagi Kalteng, mengingat kedua bidang itu sangat vital dan strategis.
“Namun perlu juga kita sikapi secara kritis terkait transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan pembukaan lowongan ini harus benar-benar berbasis data pemetaan kebutuhan PPPK yang kuat dan akurat,” ujar dosen yang mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) itu kepada Kalteng Pos, Senin (28/8).
Menurut Zaky, pembukaan lowongan pada sektor pemerintahan merupakan keniscayaan. Sebab, salah satu yang menyebabkan sektor ini terbuka lebar yakni siklus usia pegawai. Hampir tiap tahun ada saja pegawai yang pensiun atau segera pensiun. Karena itu perlu ada perekrutan pegawai baru.
Jika dilihat secara global, lanjut Zaky, sudah banyak prediksi dari WHO yang mengatakan bahwa 2030 ke atas Indonesia menjadi salah satu negara berpenghasilan menengah (middle income country) yang akan menghadapi ancaman krisis nakes.
“Hal itu tidak terlepas dari perkembangan sosial ekonomi negara kita, akibat pergerakan manusia dan dinamika politik birokrasi kita yang kompleks,” terangnya.
Menurut Zaky, adanya rekrutmen PPPK nakes dan guru sangat penting untuk memperkecil kesenjangan layanan di perkotaan dan perdesaan. Sebab, sejauh ini sangat jelas terlihat kesenjangan pelayanan di perdesaan dan perkotaan. Itu merupakan indikator perlunya penempatan aparatur baru pada kedua sektor itu, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Kesenjangan pelayanan bisa dilihat dari indikator indeks pembangunan manusia (IPM) atau profil kemiskinan sosial ekonomi daerah yang berbeda-beda. Ini adalah indikator yang tidak bisa dipisahkan dari urgensi kuantitas tenaga aparatur negara.
“Itu pun masih bicara kuantitas, belum lagi secara kualitas alias gap antardaerah, tentu akan lebih beragam lagi. Ada relasi kuat antara daerah yang relatif maju dengan daerah yang masih tertinggal yang diakibatkan oleh keterbatasan SDM nakes dan guru,” tutur Zaky.
Menurutnya, kekurangan nakes dan guru menyebabkan sejumlah persoalan. Hal itu bisa dilihat dari indikator program strategis kesehatan dan pendidikan. Misal, penanganan stunting sangat dipengaruhi oleh kuantitas SDM nakes. Demikian pula dengan program strategis bidang pendidikan seperti Merdeka Belajar, yang juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas tenaga pengajar.
“Masing-masing daerah di Kalteng cukup beragam capaiannya. Yang saya soroti adalah kuantitas dan kualitas SDM nakes dan guru yang kelindan dengan kesuksesan pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan,” tandasnya. (dan/ce/ala)
