PALANGKA RAYA- Provinsi Kalteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Bappedalitbang Provinsi, Jalan Diponegoro, Kamis (6/6/2024).
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya (UPR) dan mengangkat tema “Kajian dan Telaah Hasil-Hasil Penelitian Bappedalitbang Provinsi Kalteng”.
“FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membahas 11 kajian penting yang dilakukan dalam sektor pendidikan, pariwisata, perikanan, pertanian, kesehatan, UMKM, dan fiskal daerah,” kata Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Leonard S Ampung saat itu.
Selain itu, FGD ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang konkret untuk pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pihak dan kolaborasi antar instansi menjadi kunci sukses dalam mewujudkan rekomendasi yang telah disepakati.
Beberapa rekomendasi strategis yang dihasilkan dari FGD ini dari sektor pendidikan meliputi pentingnya meningkatkan akses dan pemanfaatan digital library untuk meningkatkan minat baca peserta didik, perlunya dukungan kebijakan anggaran pendidikan yang optimal untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penguatan program KKN bagi mahasiswa untuk membantu pendidikan di wilayah pedalaman, terutama dalam kemampuan dasar seperti membaca dan teknologi.
Sektor perikanan juga menghasilkan rekomendasi pengembangan budidaya udang Vaname dan ikan lainnya di Sukamara, dengan rekomendasi pendirian pabrik pakan untuk membantu masyarakat lokal.
Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk industri pengolahan ikan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan lokal. Lalu, dari sektor UMKM menghasilkan rekomendasi promosi digital dan pemasaran produk UMKM, seperti batik tenun khas Kalimantan Tengah, untuk meningkatkan daya saing dan pemasaran produk. Penguatan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) serta fasilitasi sertifikasi halal dan HAKI untuk UMKM.
Untuk sektor Pariwisata menghasilkan rekomendasi peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke kawasan wisata, termasuk hutan mangrove dan wisata ekowisata lainnya. Promosi pariwisata berbasis konservasi lingkungan dan pengembangan destinasi wisata baru yang belum tereksplorasi.
Selanjutnya sektor kesehatan menghasilkan rekomendasi intervensi spesifik dan sensitif untuk pencegahan stunting, termasuk perbaikan sanitasi dan akses air bersih, serta pendidikan pola asuh yang baik.
“Masalah stunting harus diatasi dari awal sejak kehamilan ibu (kesehatan ibu dan bayi dalam kandungan) sampai dengan nutrisi yang diberikan ketika dewasa,”tegasnya.
Maka kolaborasi antar dinas, dalam berbagai kegiatan sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kalteng. Kajian sosiologis budaya dan nilai-nilai masyarakat yang berkontribusi positif terhadap penurunan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat. Hasil kajian di OPD, survei kesehatan dari Dinas perlu dikaji lebih lanjut serta di beberapa tingkat desa belum terlalu paham mengenai isu stunting, karena faktor geografis,” bebernya. (Hms/nue)
Buka Focus Group Discussion
Wujudkan Langkah Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan
PALANGKA RAYA- Provinsi Kalteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Bappedalitbang Provinsi, Jalan Diponegoro, Kamis (6/6/2024).
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya (UPR) dan mengangkat tema “Kajian dan Telaah Hasil-Hasil Penelitian Bappedalitbang Provinsi Kalteng”.
“FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membahas 11 kajian penting yang dilakukan dalam sektor pendidikan, pariwisata, perikanan, pertanian, kesehatan, UMKM, dan fiskal daerah,” kata Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Leonard S Ampung saat itu.
Selain itu, FGD ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang konkret untuk pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pihak dan kolaborasi antar instansi menjadi kunci sukses dalam mewujudkan rekomendasi yang telah disepakati.
Beberapa rekomendasi strategis yang dihasilkan dari FGD ini dari sektor pendidikan meliputi pentingnya meningkatkan akses dan pemanfaatan digital library untuk meningkatkan minat baca peserta didik, perlunya dukungan kebijakan anggaran pendidikan yang optimal untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penguatan program KKN bagi mahasiswa untuk membantu pendidikan di wilayah pedalaman, terutama dalam kemampuan dasar seperti membaca dan teknologi.
Sektor perikanan juga menghasilkan rekomendasi pengembangan budidaya udang Vaname dan ikan lainnya di Sukamara, dengan rekomendasi pendirian pabrik pakan untuk membantu masyarakat lokal.
Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk industri pengolahan ikan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan lokal. Lalu, dari sektor UMKM menghasilkan rekomendasi promosi digital dan pemasaran produk UMKM, seperti batik tenun khas Kalimantan Tengah, untuk meningkatkan daya saing dan pemasaran produk. Penguatan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) serta fasilitasi sertifikasi halal dan HAKI untuk UMKM.
Untuk sektor Pariwisata menghasilkan rekomendasi peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke kawasan wisata, termasuk hutan mangrove dan wisata ekowisata lainnya. Promosi pariwisata berbasis konservasi lingkungan dan pengembangan destinasi wisata baru yang belum tereksplorasi.
Selanjutnya sektor kesehatan menghasilkan rekomendasi intervensi spesifik dan sensitif untuk pencegahan stunting, termasuk perbaikan sanitasi dan akses air bersih, serta pendidikan pola asuh yang baik.
“Masalah stunting harus diatasi dari awal sejak kehamilan ibu (kesehatan ibu dan bayi dalam kandungan) sampai dengan nutrisi yang diberikan ketika dewasa,”tegasnya.
Maka kolaborasi antar dinas, dalam berbagai kegiatan sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kalteng. Kajian sosiologis budaya dan nilai-nilai masyarakat yang berkontribusi positif terhadap penurunan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat. Hasil kajian di OPD, survei kesehatan dari Dinas perlu dikaji lebih lanjut serta di beberapa tingkat desa belum terlalu paham mengenai isu stunting, karena faktor geografis,” bebernya. (Hms/nue)
