PALANGKA RAYA-Nyaris sepanjang tahun ini bencana banjir melanda lebih dari separuh kabupaten/kota di Kalteng. Intensitas hujan yang tinggi membuat banjir terjadi di banyak wilayah. Sampai dengan Oktober ini, enam daerah di Bumi Tambun Bungai masih berstatus tanggap darurat bencana banjir. Ribuan warga belum bisa pulang ke rumah karena permukiman di kepung banjir.
Sejauh ini, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng mencatat ada 10 kabupaten/kota yang terjadi bencana banjir. Enam di antaranya berstatus tanggap darurat bencana banjir sementara dua brstatus siaga darurat banjir. Dampak bencana musiman ini menyebabkan banyak fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah, jalan dan jembatan, serta rumah warga yang terendam.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPB-PK Kalteng Falery Tuwan melaporkan, terdapat 10 kabupaten/kota yang terdampak banjir. Enam kabupaten/kota yang berstatus tanggap darurat, yakni Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar), Katingan, dan Seruyan.
“Sementara Kabupaten Pulang Pisau berstatus siaga darurat dan Kota Palangka Raya berstatus siaga darurat. Sementara Kabupaten Barito Utara dan Barito Selatan belum menetapkan status,” beber Falery saat membuka rapat persiapan kunjungan Kepala BNPB ke Kalteng di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (31/10).
Falery mengatakan, secara keseluruhan terdapat 55 kecamatan, 363 desa/kelurahan, 4.8839 kepala keluarga, 15.5621 jiwa terdampak banjir, dengan jumlah pengungsi mencapai 2.418 kepala keluarga dan 7.246 jiwa.
Dari sepuluh kabupaten yang dilanda banjir, beberapa kabupaten telah surut, seperti Kabupaten Lamandau, Barito Utara, Palangka Raya, dan Barito Selatan. “Sedangkan di kabupaten lainnya genangan air masih tinggi, terutama di daerah Kobar, masih parah,” ucapnya.
Tak bisa dimungkiri, banjir tak hanya berdampak bagi ribuan jiwa, tapi juga ratusan sarana prasarana. Mulai dari fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, gedung-gedung pemerintah, hingga jalan dan jembatan.
“Seluruh fasilitas umum yang terdampak berjumlah 623 unit. Seiring dengan itu masing-masing pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi menyediakan sarana pendukung, seperti posko kesehatan, tenda pengungsian, gedung pengungsi, dan dapur-dapur umum,” bebernya.
Sejak tanggal 17 Oktober, Pemprov Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Berlaku selama 21 hari sejak ditetapkan dan berakhir 6 November. Berkaitan dengan itu, Falery mengatakan bahwa gubernur telah mengimbau segenap pihak untuk dapat ikut berkontribusi dalam penanganan banjir.
Sudah ada langkah-langkah yang mesti diambil, khususnya pada daerah-daerah terdampak banjir. Dijelaskan Falery, langkah-langkah dalam upaya penanganan memprioritaskan keselamatan masyarakat. Memastikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Selanjutnya langkah kedua adalah penyediaan tempat-tempat pengungsian disertai fasilitas yang layak.
“Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak banjir, seperti pelayanan kesehatan bayi, orang-orang tua, dan ibu hamil, juga kelayakan tempat tidur, itu harus dipenuhi. Yang keempat, diseminasi kepada masyarakat perihal perkembangan terkini potensi banjir. Langkah kelima, menetapkan status darurat untuk mengoptimalkan penanganan banjir,” tandasnya.
Sementara itu, pada Senin (31/10), Pemprov Kalteng menggelar rapat persiapan kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Beberapa agenda disiapkan untuk menyambut kedatangan kepala BNPB. Sayangnya, Falery Tuwan belum mau berkomentar terkait wancana kedatangan ketua BNPB ini. Namun merujuk pada beberapa agenda yang direncanakan itu, kedatangan kepala BNPB kemungkinan dijadwalkan sore ini (1/11). Kemudian pada malam harinya dilaksanakan rapat koordinasi bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng. (dan/ce/ala)
