JAKARTA-Pemerintah merespons keresahan masyarakat terkait tingginya harga minyak goreng, yang belakangan ini terjadi. Yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Pemerintah akan memberikan BLT senilai Rp 100 ribu selama tiga bulan terhitung pada April sampai dengan Juni 2022.
“Bantuan yang diberikan sebesar Rp 100.000 setiap bulannya, Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus yaitu April, Mei dan Juni yang akan dibayarkan dimuka pada bulan April 2022 sebesar Rp 300.000,” kata Jokowi dalam siaran daring Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (1/4).
Kepala negara menyampaikan, BLT itu diberikan untuk mengurangi beban masyarakat. Nantinya, BLT itu akan diberikan kepada 20,5 juta warga Indonesia yang termasuk ke dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH). “Serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ucap Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan TNI serta Polri untuk berkoordinasi menyukseskan program tersebut.
“Saya minta kementerian keuangan Kementerian Sosial dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” tandas Jokowi. (jawapos)
JAKARTA-Pemerintah merespons keresahan masyarakat terkait tingginya harga minyak goreng, yang belakangan ini terjadi. Yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Pemerintah akan memberikan BLT senilai Rp 100 ribu selama tiga bulan terhitung pada April sampai dengan Juni 2022.
“Bantuan yang diberikan sebesar Rp 100.000 setiap bulannya, Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus yaitu April, Mei dan Juni yang akan dibayarkan dimuka pada bulan April 2022 sebesar Rp 300.000,” kata Jokowi dalam siaran daring Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (1/4).
Kepala negara menyampaikan, BLT itu diberikan untuk mengurangi beban masyarakat. Nantinya, BLT itu akan diberikan kepada 20,5 juta warga Indonesia yang termasuk ke dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH). “Serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ucap Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan TNI serta Polri untuk berkoordinasi menyukseskan program tersebut.
“Saya minta kementerian keuangan Kementerian Sosial dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” tandas Jokowi. (jawapos)
