PALANGKA RAYA-Upaya untuk menjadikan Ponton benar-benar bersih dari narkoba (Bersinar) tidak semudah membalikkan telapan tangan. Banyak problem yang harus dicarikan solusinya. Tak hanya mencari solusi, tapi juga harus dilaksanakan.
Dr Ricky Zulfauzan SSos MSi selaku pengamat sosial melontarkan pendapatnya. Menurutnya peredaran narkoba di kompleks Ponton merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Karena sifat kejahatannya yang luar biasa itulah, maka upaya penyelesaiannya pun harus luar biasa.
“Kita semua miris dengan peredaran narkoba di sana. Itu termasuk extraordinary crime setelah korupsi dan terorisme. Karena extraordinary crime, maka penanganannya harus extraordinary pula, harus luar biasa,” ucapnya kepada Kalteng Pos, Rabu (7/12/2022).
Dalam upaya penyelesaian masalah ini, dosen ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Palangka Raya itu menyoroti beberapa poin penting yang bisa dijalankan oleh instansi terkait.
Pertama adalah integritas para penegak hukum. Penegak hukum sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, khususnya dalam menertibkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan produk hukum yang berlaku, haruslah memiliki integritas dalam menjalankan perannya.
Jangan sampai ada oknum-oknum penegak hukum yang alih-alih menjalankan tugas, justru dalam pelaksanaan malah sebaliknya.
“Untuk membersihkan rumah kotor, yang harus dibersihkan adalah sapunya. Nah, sapunya ini siapa? Sapunya itu kan penegak hukum. Jadi harus dibersihkan oknum-oknum itu dulu. Oknum-oknum penegak hukum yang mana tidak menjalankan tugas dengan baik dan jujur, harus dibersihkan,” tuturnya.
Dalam menyelesaikan perkara peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Ponton, juga harus dilakukan upaya sosialiasi. Namun sosialisasi yang dijalankan haruslah menggunakan pendekatan humanis dan bersahabat dengan masyarakat. Sebaiknya tidak mengenakan pakaian seragam lengkap dan atribut aparat yang justru membuat masyarakat ketakutan.
Utamanya terhadap daerah rawan narkoba seperti Ponton. Poin itu jadi sorotan. Aparat semestinya bisa melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat agar apa yang disosialisasikan betul-betul bisa diterima masyarakat setempat.
“Pendekatan yang dilakukan haruslah humanis, Ponton itu bukan kampung narkoba, orang di Ponton itu banyak keahlian, kegiatan keagamaan pun marak di sana, sebenarnya kan bisa masuk ke masjid-masjid untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, seperti pemuka agama dan para pemuda, mereka itu bisa dirangkul,” bebernya.
“Jangan datang dengan mengenakan seragam lengkap, karena masyarakat akan jaga jarak, lakukanlah pendekatan yang humanis menyesuaikan kondisi masyarakat, apabila mayoritas masyarakat itu agamais seperti di Ponton, dekatlah ustaz-ustaz, pakai baju serupa sembari beri sosialisasi,” tambahnya.
Namun, lanjut pria berusia 38 tahun itu, menyelesaikan masalah di Ponton dengan menerapkan dua solusi di atas tidak sesederhana yang dipahami. Pendekatan untuk penyelesaian pun harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sisi. Terutama mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Karena mata pencaharian mereka mayoritas sebagai nelayan, yang mana penghasilan mereka pun musiman mengikuti kondisi alam, maka potensi untuk terjun ke bisnis haram sangat tinggi.
Untuk mengalihkan kondisi itu, menurut Ricky, bisa dibangun pusat mata pencaharian yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. “Bagusnya mereka itu diberi mata pencaharian tetap. Nelayan kan penghasilannya tidak stabil, tergantung alam. Karena itu, sebaiknya mereka bisa dilatih untuk kegiatan-kegiatan padat karya, dibangun pusat kerajinan-kerajinan tradisional yang mempekerjakan mereka,” jelas pria yang pernah menimba ilmu di Universitas Lambung Mangkurat itu.
Tidak hanya itu, untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Ponton yang dijuluki sarang narkoba, menurut Ricky, perlu dibangun pos polisi di wilayah itu. Tiap hari harus ada polisi yang bertugas pada pos itu, untuk mengawasi potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Bertugas mengawasi secara intens dan rutin di wilayah sarang narkoba itu.
“Jadi harus ada pos di situ, jangan patrol, karena patroli tidak akan efektif, bangun saja pos polisi di situ, tiap hari ditugaskan 5 hingga 10 personel,” ungkap pria kelahiran Kapuas itu.
Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng Brigjen Pol Sumirat Dwiyanto mengatakan, tak mudah untuk mengubah kompleks Ponton menjadi wilayah bercitra positif. Namun upaya untuk mengubah wajah Ponton itu tetap harus dilakukan. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada wilayah yang terkenal karena maraknya peredaran narkoba itu, perlu dukungan semua pihak. Upaya menjadikan Ponton sebagai wilayah bersih dari narkoba (Bersinar) tidak bisa semata mengandalkan kerja dan upaya pihak kepolisian dan BNN.
Sumirat optimistis ke depannya kompleks Ponton akan benar-benar bersih dari narkoba. Hanya saja, lanjutnya, upaya tersebut harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan di Kalteng, khususnya Kota Palangka Raya. Bersama-sama dan bersatu padu memberantas dan mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut.
Dengan adanya komitmen segenap pihak, seperti Kapolda Kalteng, Danrem 102/Pjg, Gubernur, Wali Kota, dan lainnya, diharapkan bisa menjadi pendorong bagi pihaknya untuk bisa bersama-sama memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Ponton. Selain itu, diperlukan juga peran tokoh masyarakat dan tokoh agama demi mewujudkan impian menjadikan kompleks Ponton sebagai Kampung Bersinar.
“Karena masyarakat itu masing-masing punya semacam kepercayaan, semacam panutan, nah siapa saja panutan mereka? Kalau panutan adalah tokoh agama, berarti akan lebih mudah jika masuk melalui para tokoh agama, tapi kalau panutannya adalah tokoh adat, berarti tokoh adat yang akan dimaksimalkan,” ucapnya. (dan/ce/ram)
