Sebaran Nakes di Kalteng Belum Merata, Cenderung Menumpuk di Kota, Ini Datanya

PALANGKA RAYA-Meski upaya peningkatan layanan kesehatan terus dilakukan, kesenjangan distribusi tenaga kesehatan (nakes) di Kalteng masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Lebih dari separuh rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah ini belum memiliki dokter spesialis dasar secara lengkap, dan ratusan puskesmas masih belum memenuhi standar ketenagaan minimal.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Dr dr Suyuti Syamsul MPPM menyampaikan, dari 22 RSUD milik pemerintah provinsi dan kabupaten /kota, hanya 10 RSUD (45,45%) yang telah memenuhi syarat memiliki tujuh dokter spesialis dasar, sementara 12 RSUD (54,55%) belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Tujuh spesialis dasar itu mencakup dokter spesialis bedah, anak, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, patologi klinik, radiologi, dan anestesi. Ini adalah standar minimal yang harus dipenuhi rumah sakit agar bisa memberikan layanan kesehatan yang layak,” ungkapnya, Jumat (11/4).

Di tingkat layanan primer, kondisi juga belum ideal. Dari 204 puskesmas yang tersebar se-Kalteng, ada 9 puskesmas yang belum memiliki dokter umum. Ketimpangan ini makin terasa di wilayah pedalaman.

Selanjutnya, data dinas kesehatan menunjukkan, 116 puskesmas (56,8%) di Kalteng belum memenuhi standar ketenagaan minimal. Umumnya, puskesmas-puskesmas ini berada di wilayah yang secara geografis sulit diakses, seperti daerah pedalaman, perbatasan, ataupun kawasan terpencil.

“Distribusi tenaga kesehatan memang cenderung menumpuk di wilayah perkotaan. Sementara di pelosok, bukan hanya jumlah yang kurang, tetapi juga jenis nakes yang belum sesuai standar,” ungkap Suyuti.

Kabupaten Gunung Mas tercatat paling rendah, dengan capaian hanya 5,88 persen. Kabupaten Lamandau berada di angka 9,09 persen, diikuti Kapuas dengan 23,08 persen. Kabupaten Seruyan mencatat capaian 33,33 persen, dan Kotawaringin Timur 38,10 persen.

Beberapa daerah lain mencatat capaian di kisaran menengah, seperti Barito Selatan dengan 41,67 persen, Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau masing-masing 50 persen, serta Katingan 56,25 persen. Sementara Barito Utara mencatat 58,82 persen, Sukamara 60 persen, dan Murung Raya 66,67 persen. Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya berada di posisi tertinggi dengan capaian 72,73 persen.

“Ini menunjukkan pemerataan nakes masih menjadi tantangan struktural yang nyata. Padahal, wilayah-wilayah inilah yang paling membutuhkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas,” tambahnya.

Minimnya minat nakes untuk bertugas di daerah terpencil disebut sebagai salah satu akar masalah utama. Selain insentif yang belum memadai, mereka juga dihadapkan pada keterbatasan fasilitas kerja, sulitnya akses transportasi, hingga biaya hidup yang tinggi.

“Tantangan lain adalah belum mampunya perguruan tinggi di Kalteng memproduksi tenaga medis dan kesehatan tertentu dalam jumlah yang cukup. Artinya, kita masih bergantung pada distribusi dari luar daerah,” jelas Suyuti.

Sementara itu, berdasarkan data dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per Desember 2024, Dinkes Provinsi Kalteng juga merinci jumlah nakes yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan di seluruh kabupaten/kota sebagai berikut: Kabupaten Barito Selatan memiliki 57 dokter umum, 17 dokter spesialis, 513 perawat, dan 290 bidan. Kabupaten Barito Timur memiliki 50 dokter umum, 14 dokter spesialis, 327 perawat, dan 247 bidan (selengkapnya pada tabel).

Kendati demikian, Pemprov Kalteng terus berupaya menutup kesenjangan ini melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Berbagai program strategis digencarkan. Di antaranya, program tugas belajar dokter spesialis dan tenaga kesehatan Kemenkes, program afirmasi dokter umum dan dokter gigi, penugasan khusus tenaga kesehatan di daerah terpencil, program pendayagunaan dokter spesialis (PGDS), serta tugas belajar yang didanai pemerintah provinsi.

“Upaya ini bersifat jangka menengah dan panjang. Kami berharap pemerintah daerah juga berkomitmen dalam menyiapkan fasilitas serta insentif untuk tenaga kesehatan, agar mereka merasa aman, nyaman, dan dihargai saat bertugas di lapangan,” ucap Suyuti.

Suyuti menyebut, untuk menjawab tantangan kesehatan di Kalteng, diperlukan sinergi dan komitmen lintas sektor. Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk aktif memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dari segi jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi.

Ia berharap adanya kebijakan afirmatif yang mendukung sistem remunerasi, jenjang karier, serta insentif (materiel maupun nonmateriel) bagi nakes yang bersedia mengabdi di daerah terpencil.

“Pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas yang memadai agar nakes bisa bekerja dengan baik. Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Maka, memastikan layanan kesehatan merata dan berkualitas adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Seperti diketahui, untuk menunjang pendidikan putra-putri daerah, sejak didirikan tahun 2016 lalu, Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (FK UPR) telah berkontribusi dalam mencetak tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia, khususnya di Kalteng. Hingga Januari 2025, FK UPR telah melantik 384 dokter yang siap mengabdi di berbagai daerah.

Dekan FK UPR Dr Natalia mengungkapkan, mahasiswa FK UPR berasal dari berbagai penjuru Indonesia, bukan hanya dari Kalteng. Hal ini menunjukkan bahwa FK UPR telah menjadi salah satu pilihan bagi calon dokter dari berbagai daerah.

“Sejak Juni 2016 hingga Januari 2025, FK UPR telah melantik 384 dokter. Mahasiswa kami berasal dari berbagai daerah di Indonesia,” ucapnya.

Keberadaan FK UPR menjadi harapan besar dalam mengatasi kekurangan tenaga medis di Kalteng, yang hingga kini masih mengalami defisit jumlah dokter. Dengan populasi sekitar 2,8 juta jiwa, idealnya Kalteng membutuhkan 2.800 dokter. Namun, sejauh ini tersedia sekitar 850 dokter.

“Diharapkan FK UPR dapat terus meningkatkan jumlah lulusan serta memberikan dorongan bagi putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan kedokteran,” tambahnya.

Dengan lebih banyak dokter yang berasal dari daerah, peluang mereka untuk mengabdi di wilayah asal pun lebih besar, sehingga kesenjangan layanan kesehatan di daerah terpencil dapat ditekan.

Selain itu, FK UPR terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas agar mampu mencetak dokter yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga medis.

“Dengan makin berkembangnya FK UPR, diharapkan ada kontribusi buat dunia kesehatan, terutama di Kalimantan Tengah,” ucapnya.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama di daerah pelosok yang masih kekurangan tenaga kesehatan. (ovi/zia/ce/ala)

SEBARAN TENAGA KESEHATAN DI KALTENG

SUMBER: SISDMK DESEMBER 2024

SEBARAN PUSKESMAS DI KALTENG

DAERAH               PUSKESMAS

Kapuas                 26

Kotim                    21

Kobar                    18

Gumas                  17

Batara                   17

Katingan              16

Mura                     15

Seruyan               12

Pulpis                    12

Barsel                    12

Lamandau           11

Bartim                  11

Palangka Raya   11

Sukamara            5

TOTAL                   204

SEBARAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SWASTA

RUMAH SAKIT                                                                   PENYELENGGARA

RS Umum Daerah Sultan Imanuddin                         Pemkab Kobar

RS Umum Daerah Dr Murjani Sampit                       Pemkab Kotim

RS Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus                        Pemprov

RS Umum Daerah Muara Teweh                                Pemkab Batara

RS Citra Husada Pangkalan Bun                                  Swasta Kobar

RS Umum Harapan Insani                                             Swasta Kobar

RS Kelas D Pratama Parenggean                                 Pemkab Kotim

RS Umum Daerah Dr H Soemarno S                          Pemkab Kapuas

RS Umum Daerah Jaraga Sasameh                            Pemkab Barsel

RS Umum Daerah Sukamara                                        Pemkab Sukamara

RS Umum Daerah Kabupaten Lamandau                Pemkab lamandau

RS Umum Daerah Hanau                                               Pemprov

RS Umum Daerah Kuala Pembuang                          Pemkab Seruyan

RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan               Pemkab Katingan

RS Umum Daerah Pulang Pisau                                   Pemkab Pulpis

RS Jiwa Kalawa Atei                                                         Pemprov

RS Pratama Tumbang Telaken                                     Pemkab Gumas

RS Umum Daerah Kuala Kurun                                    Pemkab Gumas

RS Umum Daerah Tamiang Layang                            Pemkab Bartim

RS Umum Daerah Puruk Cahu                                     Pemkab Mura

RS Tk. IV Palangka Raya TNI                                          Palangka Raya

RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya       Swasta Non Profit

RS Bhayangkara Palangka Raya                                   Polri

RS Umum Kelas D Kota Palangka Raya                     Pemko

RS Primaya Betang Pambelum                                    Swasta

RS Ibu dan Anak Yasmin Palangka Raya                   Swasta

RS Permata Hati Palangka Raya                                  Swasta

RS Siloam Palangka Raya                                               Swasta

RS Ibu dan Anak Bunda Palangka Raya                    Swasta

RS Pratama Samuda                                                        Pemkab Kotim

RS Pratama Tumbang Samba                                       Pemkab Katingan

RS Advent Palangka Raya                                              Swasta

RS D Pratama Kutaringin                                               Pemkab Kobar

PALANGKA RAYA-Meski upaya peningkatan layanan kesehatan terus dilakukan, kesenjangan distribusi tenaga kesehatan (nakes) di Kalteng masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Lebih dari separuh rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah ini belum memiliki dokter spesialis dasar secara lengkap, dan ratusan puskesmas masih belum memenuhi standar ketenagaan minimal.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Dr dr Suyuti Syamsul MPPM menyampaikan, dari 22 RSUD milik pemerintah provinsi dan kabupaten /kota, hanya 10 RSUD (45,45%) yang telah memenuhi syarat memiliki tujuh dokter spesialis dasar, sementara 12 RSUD (54,55%) belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Tujuh spesialis dasar itu mencakup dokter spesialis bedah, anak, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, patologi klinik, radiologi, dan anestesi. Ini adalah standar minimal yang harus dipenuhi rumah sakit agar bisa memberikan layanan kesehatan yang layak,” ungkapnya, Jumat (11/4).

Di tingkat layanan primer, kondisi juga belum ideal. Dari 204 puskesmas yang tersebar se-Kalteng, ada 9 puskesmas yang belum memiliki dokter umum. Ketimpangan ini makin terasa di wilayah pedalaman.

Selanjutnya, data dinas kesehatan menunjukkan, 116 puskesmas (56,8%) di Kalteng belum memenuhi standar ketenagaan minimal. Umumnya, puskesmas-puskesmas ini berada di wilayah yang secara geografis sulit diakses, seperti daerah pedalaman, perbatasan, ataupun kawasan terpencil.

“Distribusi tenaga kesehatan memang cenderung menumpuk di wilayah perkotaan. Sementara di pelosok, bukan hanya jumlah yang kurang, tetapi juga jenis nakes yang belum sesuai standar,” ungkap Suyuti.

Kabupaten Gunung Mas tercatat paling rendah, dengan capaian hanya 5,88 persen. Kabupaten Lamandau berada di angka 9,09 persen, diikuti Kapuas dengan 23,08 persen. Kabupaten Seruyan mencatat capaian 33,33 persen, dan Kotawaringin Timur 38,10 persen.

Beberapa daerah lain mencatat capaian di kisaran menengah, seperti Barito Selatan dengan 41,67 persen, Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau masing-masing 50 persen, serta Katingan 56,25 persen. Sementara Barito Utara mencatat 58,82 persen, Sukamara 60 persen, dan Murung Raya 66,67 persen. Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya berada di posisi tertinggi dengan capaian 72,73 persen.

“Ini menunjukkan pemerataan nakes masih menjadi tantangan struktural yang nyata. Padahal, wilayah-wilayah inilah yang paling membutuhkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas,” tambahnya.

Minimnya minat nakes untuk bertugas di daerah terpencil disebut sebagai salah satu akar masalah utama. Selain insentif yang belum memadai, mereka juga dihadapkan pada keterbatasan fasilitas kerja, sulitnya akses transportasi, hingga biaya hidup yang tinggi.

“Tantangan lain adalah belum mampunya perguruan tinggi di Kalteng memproduksi tenaga medis dan kesehatan tertentu dalam jumlah yang cukup. Artinya, kita masih bergantung pada distribusi dari luar daerah,” jelas Suyuti.

Sementara itu, berdasarkan data dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per Desember 2024, Dinkes Provinsi Kalteng juga merinci jumlah nakes yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan di seluruh kabupaten/kota sebagai berikut: Kabupaten Barito Selatan memiliki 57 dokter umum, 17 dokter spesialis, 513 perawat, dan 290 bidan. Kabupaten Barito Timur memiliki 50 dokter umum, 14 dokter spesialis, 327 perawat, dan 247 bidan (selengkapnya pada tabel).

Kendati demikian, Pemprov Kalteng terus berupaya menutup kesenjangan ini melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Berbagai program strategis digencarkan. Di antaranya, program tugas belajar dokter spesialis dan tenaga kesehatan Kemenkes, program afirmasi dokter umum dan dokter gigi, penugasan khusus tenaga kesehatan di daerah terpencil, program pendayagunaan dokter spesialis (PGDS), serta tugas belajar yang didanai pemerintah provinsi.

“Upaya ini bersifat jangka menengah dan panjang. Kami berharap pemerintah daerah juga berkomitmen dalam menyiapkan fasilitas serta insentif untuk tenaga kesehatan, agar mereka merasa aman, nyaman, dan dihargai saat bertugas di lapangan,” ucap Suyuti.

Suyuti menyebut, untuk menjawab tantangan kesehatan di Kalteng, diperlukan sinergi dan komitmen lintas sektor. Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk aktif memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dari segi jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi.

Ia berharap adanya kebijakan afirmatif yang mendukung sistem remunerasi, jenjang karier, serta insentif (materiel maupun nonmateriel) bagi nakes yang bersedia mengabdi di daerah terpencil.

“Pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas yang memadai agar nakes bisa bekerja dengan baik. Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Maka, memastikan layanan kesehatan merata dan berkualitas adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Seperti diketahui, untuk menunjang pendidikan putra-putri daerah, sejak didirikan tahun 2016 lalu, Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (FK UPR) telah berkontribusi dalam mencetak tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia, khususnya di Kalteng. Hingga Januari 2025, FK UPR telah melantik 384 dokter yang siap mengabdi di berbagai daerah.

Dekan FK UPR Dr Natalia mengungkapkan, mahasiswa FK UPR berasal dari berbagai penjuru Indonesia, bukan hanya dari Kalteng. Hal ini menunjukkan bahwa FK UPR telah menjadi salah satu pilihan bagi calon dokter dari berbagai daerah.

“Sejak Juni 2016 hingga Januari 2025, FK UPR telah melantik 384 dokter. Mahasiswa kami berasal dari berbagai daerah di Indonesia,” ucapnya.

Keberadaan FK UPR menjadi harapan besar dalam mengatasi kekurangan tenaga medis di Kalteng, yang hingga kini masih mengalami defisit jumlah dokter. Dengan populasi sekitar 2,8 juta jiwa, idealnya Kalteng membutuhkan 2.800 dokter. Namun, sejauh ini tersedia sekitar 850 dokter.

“Diharapkan FK UPR dapat terus meningkatkan jumlah lulusan serta memberikan dorongan bagi putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan kedokteran,” tambahnya.

Dengan lebih banyak dokter yang berasal dari daerah, peluang mereka untuk mengabdi di wilayah asal pun lebih besar, sehingga kesenjangan layanan kesehatan di daerah terpencil dapat ditekan.

Selain itu, FK UPR terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas agar mampu mencetak dokter yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga medis.

“Dengan makin berkembangnya FK UPR, diharapkan ada kontribusi buat dunia kesehatan, terutama di Kalimantan Tengah,” ucapnya.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama di daerah pelosok yang masih kekurangan tenaga kesehatan. (ovi/zia/ce/ala)

SEBARAN TENAGA KESEHATAN DI KALTENG

SUMBER: SISDMK DESEMBER 2024

SEBARAN PUSKESMAS DI KALTENG

DAERAH               PUSKESMAS

Kapuas                 26

Kotim                    21

Kobar                    18

Gumas                  17

Batara                   17

Katingan              16

Mura                     15

Seruyan               12

Pulpis                    12

Barsel                    12

Lamandau           11

Bartim                  11

Palangka Raya   11

Sukamara            5

TOTAL                   204

SEBARAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SWASTA

RUMAH SAKIT                                                                   PENYELENGGARA

RS Umum Daerah Sultan Imanuddin                         Pemkab Kobar

RS Umum Daerah Dr Murjani Sampit                       Pemkab Kotim

RS Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus                        Pemprov

RS Umum Daerah Muara Teweh                                Pemkab Batara

RS Citra Husada Pangkalan Bun                                  Swasta Kobar

RS Umum Harapan Insani                                             Swasta Kobar

RS Kelas D Pratama Parenggean                                 Pemkab Kotim

RS Umum Daerah Dr H Soemarno S                          Pemkab Kapuas

RS Umum Daerah Jaraga Sasameh                            Pemkab Barsel

RS Umum Daerah Sukamara                                        Pemkab Sukamara

RS Umum Daerah Kabupaten Lamandau                Pemkab lamandau

RS Umum Daerah Hanau                                               Pemprov

RS Umum Daerah Kuala Pembuang                          Pemkab Seruyan

RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan               Pemkab Katingan

RS Umum Daerah Pulang Pisau                                   Pemkab Pulpis

RS Jiwa Kalawa Atei                                                         Pemprov

RS Pratama Tumbang Telaken                                     Pemkab Gumas

RS Umum Daerah Kuala Kurun                                    Pemkab Gumas

RS Umum Daerah Tamiang Layang                            Pemkab Bartim

RS Umum Daerah Puruk Cahu                                     Pemkab Mura

RS Tk. IV Palangka Raya TNI                                          Palangka Raya

RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya       Swasta Non Profit

RS Bhayangkara Palangka Raya                                   Polri

RS Umum Kelas D Kota Palangka Raya                     Pemko

RS Primaya Betang Pambelum                                    Swasta

RS Ibu dan Anak Yasmin Palangka Raya                   Swasta

RS Permata Hati Palangka Raya                                  Swasta

RS Siloam Palangka Raya                                               Swasta

RS Ibu dan Anak Bunda Palangka Raya                    Swasta

RS Pratama Samuda                                                        Pemkab Kotim

RS Pratama Tumbang Samba                                       Pemkab Katingan

RS Advent Palangka Raya                                              Swasta

RS D Pratama Kutaringin                                               Pemkab Kobar