Senin, Maret 4, 2024
30.5 C
Palangkaraya

Ratusan Desa di Kalteng Belum Teraliri Listrik, Ini Penyebabnya

PALANGKA RAYA-Ribuan desa di 14 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) memang sudah teraliri listrik PLN. Berdasarkan data yang dirilis PLN UPP Kalteng, ada 449 desa yang belum dialiri listrik negara. Ratusan desa tersebut tersebar di 13 kabupaten. Terbanyak di Murung Raya (Mura) dan Katingan.

Manajer UPP Kalteng Purwanto mengatakan, dari 1.571 desa di Kalteng, terdapat 449 desa yang belum dialiri listrik PLN. Desa-desa itu tersebar di semua kabupaten. “Kecuali di Kota Palangka Raya, karena 100 persen sudah teraliri listrik,” beber Purwanto kepada Kalteng Pos via sambungan WhatsApp, Senin (16/1).

Purwanto menjelaskan kesulitan yang pihaknya hadapi dalam melakukan pemerataan listrik di Kalteng dipengaruhi oleh dua sebab, yaitu karena anggaran dan akses infrastruktur untuk menyalurkan listrik ke daerah-daerah terpencil masih belum optimal.

“Kondisi geografis memegang kendala dominan, kami  punya roadmap untuk menyelesaikan pemerataan listrik se-Kalteng tahun depan, tapi karena keadaan geografis ini yang jadi tantangan, kondisi itu juga dipersulit dengan keterbatasan infrastruktur jalan,” tuturnya.

Berkenaan dengan infrastruktur itu, lanjut Purwanto, akses jalan masih jadi kendala untuk meratakan akses listrik ke masyarakat. Karena itu ia menjelaskan peran serta pemda lewat instansi terkait sangat diperlukan, agar dapat membantu pihaknya dalam menyalurkan listrik di desa-desa se-Kalteng melalui pembangunan infrastruktur yang ada. Salah satunya jalan. Sebab dengan adanya akses jalan, perpindahan logistik serta penyaluran alat instalasi listrik dapat dilakukan.

Meski demikian Purwanto tidak dapat memungkiri bahwa ada desa-desa yang sudah teraliri listrik tanpa melalui jasa pihaknya, melainkan melalui swadaya masyarakat.

“Jadi walaupun PLN belum masuk, tapi ada beberapa desa yang swadaya mengadakan listrik, ada yang pakai genset bareng-bareng,” ujarnya.

Ia mengatakan kendati jaringan listrik di Kalteng belum merata, tiap tahunnya jumlah desa yang teraliri listrik terus meningkat. Target pemerataan terus dilakukan. Pada 2022, lanjut Purwanto, pihaknya sudah membangun jaringan kelistrikan di 51 desa.

“Tahun ini direncanakan akan membangun jaringan ke 125 desa, dana untuk merealisasikan rencana itu masih dalam proses penganggaran,” bebernya.

Baca Juga :  Wagub Kalteng Ikuti Rakorwasdanas

Dalam rangka mempermudah pemerataan jaringan kelistrikan, selain akses transportasi darat yang memadai, akses perizinan untuk pembersihan areal tanam tumbuh di bawah infrastruktur jaringan kelistrikan juga sangat diperlukan. “Dua syarat itu paling mutlak agar pemerataan listrik bisa dilakukan,” ucapnya.

Purwanto menjelaskan, dalam menjalankan misi pemerataan akses jaringan listrik, pihaknya terlebih dahulu memikirkan skala prioritas. Skala prioritas itu dinilai berdasarkan kemudahan akses jalan ke desa yang akan dialiri listrik.

“Kami utamakan yang akses jalannya sudah ada, kami bikin skala prioritas, mana akses jalan yang sudah bisa dan yang belum. Kalau memang enggak bisa, akses jalan tidak mendukung, kami akan pikirkan alternatif lain, seperti pemasangan PLTS komunal,” jelasnya.

Agar masyarakat di daerah pelosok yang belum teraliri listrik terbantu, tutur Purwanto, pihaknya terus meminta kerja sama dengan pemda untuk meningkatkan akses jalan.

“Jadi semuanya akan berlistrik, karena kan listrik ini menyangkut keadilan sosial, kami komitmen semua daerah akan teraliri listrik, hanya menunggu waktu saja, sambil kami koordinasi dengan pemda untuk infrastruktur,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng Vent Christway mengakui, sampai saat ini kondisi jaringan kelistrikan di Kalteng relatif belum merata. Hal ini disebabkan karena letak geografis beberapa desa yang sulit dijangkau serta aksesibilitas dan infrastruktur menuju ke desa-desa di pelosok belum memadai, bahkan tidak ada. Kondisi inilah yang menjadi kendala dalam pembangunan jaringan listrik PLN. Sementara, jika dilakukan pembangunan jaringan listrik non-PLN, ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN relatif terbatas dan tidak memadai untuk melingkupi seluruh desa yang belum berlistrik.

“Jumlah desa yang sudah teraliri listrik di Kalteng sebanyak 1.471 dari total 1.571 desa se-Kalimantan Tengah. Sebaliknya, jumlah desa yang belum teraliri listrik di Kalteng tersisa sebanyak 100 dari seluruh 1.571 desa se-Kalimantan Tengah,” bebernya kepada Kalteng Pos, Senin (16/1).

Baca Juga :  Masuk Kalteng, Dikarantina

Upaya yang dilakukan untuk pemerataan listrik dari tahun ke tahun adalah dengan meningkatkan rasio elektrifikasi desa atau rumah tangga yang dialiri listrik. Antara lain melalui pembangunan jaingan listrik yang tersebar dan terpusat, bersumber dari APBN dan APBD. Tahun 2019 rasio elektrifikasi sebesar 86,67 persen, lalu tahun 2020 rasio elektrifikasi sebesar 86,83 persen. Tahun 2021 rasio elektrifikasi sebesar 89,14 persen, kemudian tahun 2022 rasio elektrifikasi menjadi 89,92 persen.

Tantangan dalam upaya pemerataan jaringan listrik di Kalimantan Tengah terbagi dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni terbatasnya sumber dana dari APBD/APBN untuk pembangunan jaringan listrik ke desa di wilayah pelosok.

“Adapun faktor eksternal berupa kondisi geografis Kalteng yang sulit dijangkau dan belum tersedianya infrastruktur memadai menuju ke desa-desa terpencil sehingga harus melewati sungai dan perbukitan yang cukup curam,” tandasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kalteng Jainudin Karim berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam pemerataan jaringan listrik di Bumi Tambun Bungai. Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) itu memahami ada beberapa faktor yang menghambat upaya pemerataan jaringan listrik di Kalteng. Salah satunya kondisi geografis Kalteng yang memang cukup menyulitkan untuk pemerataan jaringan listrik.

“Mobilitas logistik barang dan jasa itu memang berat, juga tidak mudah membawa peralatan dan alat-alat untuk instalasi listrik,” tutur Jainudin Karim, belum lama ini.

Walaupun misi pemerataan listrik terhalang beberapa kendala, tapi anggota dewan dari dapil IV itu tetap optimistis pemertaan akses listrik dapat terealisasi. Ia berharap pemda dan PLN segera mengupayakan pemasangan jaringan listrik ke beberapa daerah di Kalteng yang hingga kini belum berlistrik.

“Jika potensi energi yang ada terus ditingkatkan, maka permasalahan terkait daerah yang belum teraliri listrik akan segera terjawab, hal itu membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor energi kelistrikan terus dilakukan,” tandasnya. (dan/ce/ala)

PALANGKA RAYA-Ribuan desa di 14 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) memang sudah teraliri listrik PLN. Berdasarkan data yang dirilis PLN UPP Kalteng, ada 449 desa yang belum dialiri listrik negara. Ratusan desa tersebut tersebar di 13 kabupaten. Terbanyak di Murung Raya (Mura) dan Katingan.

Manajer UPP Kalteng Purwanto mengatakan, dari 1.571 desa di Kalteng, terdapat 449 desa yang belum dialiri listrik PLN. Desa-desa itu tersebar di semua kabupaten. “Kecuali di Kota Palangka Raya, karena 100 persen sudah teraliri listrik,” beber Purwanto kepada Kalteng Pos via sambungan WhatsApp, Senin (16/1).

Purwanto menjelaskan kesulitan yang pihaknya hadapi dalam melakukan pemerataan listrik di Kalteng dipengaruhi oleh dua sebab, yaitu karena anggaran dan akses infrastruktur untuk menyalurkan listrik ke daerah-daerah terpencil masih belum optimal.

“Kondisi geografis memegang kendala dominan, kami  punya roadmap untuk menyelesaikan pemerataan listrik se-Kalteng tahun depan, tapi karena keadaan geografis ini yang jadi tantangan, kondisi itu juga dipersulit dengan keterbatasan infrastruktur jalan,” tuturnya.

Berkenaan dengan infrastruktur itu, lanjut Purwanto, akses jalan masih jadi kendala untuk meratakan akses listrik ke masyarakat. Karena itu ia menjelaskan peran serta pemda lewat instansi terkait sangat diperlukan, agar dapat membantu pihaknya dalam menyalurkan listrik di desa-desa se-Kalteng melalui pembangunan infrastruktur yang ada. Salah satunya jalan. Sebab dengan adanya akses jalan, perpindahan logistik serta penyaluran alat instalasi listrik dapat dilakukan.

Meski demikian Purwanto tidak dapat memungkiri bahwa ada desa-desa yang sudah teraliri listrik tanpa melalui jasa pihaknya, melainkan melalui swadaya masyarakat.

“Jadi walaupun PLN belum masuk, tapi ada beberapa desa yang swadaya mengadakan listrik, ada yang pakai genset bareng-bareng,” ujarnya.

Ia mengatakan kendati jaringan listrik di Kalteng belum merata, tiap tahunnya jumlah desa yang teraliri listrik terus meningkat. Target pemerataan terus dilakukan. Pada 2022, lanjut Purwanto, pihaknya sudah membangun jaringan kelistrikan di 51 desa.

“Tahun ini direncanakan akan membangun jaringan ke 125 desa, dana untuk merealisasikan rencana itu masih dalam proses penganggaran,” bebernya.

Baca Juga :  Wagub Kalteng Ikuti Rakorwasdanas

Dalam rangka mempermudah pemerataan jaringan kelistrikan, selain akses transportasi darat yang memadai, akses perizinan untuk pembersihan areal tanam tumbuh di bawah infrastruktur jaringan kelistrikan juga sangat diperlukan. “Dua syarat itu paling mutlak agar pemerataan listrik bisa dilakukan,” ucapnya.

Purwanto menjelaskan, dalam menjalankan misi pemerataan akses jaringan listrik, pihaknya terlebih dahulu memikirkan skala prioritas. Skala prioritas itu dinilai berdasarkan kemudahan akses jalan ke desa yang akan dialiri listrik.

“Kami utamakan yang akses jalannya sudah ada, kami bikin skala prioritas, mana akses jalan yang sudah bisa dan yang belum. Kalau memang enggak bisa, akses jalan tidak mendukung, kami akan pikirkan alternatif lain, seperti pemasangan PLTS komunal,” jelasnya.

Agar masyarakat di daerah pelosok yang belum teraliri listrik terbantu, tutur Purwanto, pihaknya terus meminta kerja sama dengan pemda untuk meningkatkan akses jalan.

“Jadi semuanya akan berlistrik, karena kan listrik ini menyangkut keadilan sosial, kami komitmen semua daerah akan teraliri listrik, hanya menunggu waktu saja, sambil kami koordinasi dengan pemda untuk infrastruktur,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng Vent Christway mengakui, sampai saat ini kondisi jaringan kelistrikan di Kalteng relatif belum merata. Hal ini disebabkan karena letak geografis beberapa desa yang sulit dijangkau serta aksesibilitas dan infrastruktur menuju ke desa-desa di pelosok belum memadai, bahkan tidak ada. Kondisi inilah yang menjadi kendala dalam pembangunan jaringan listrik PLN. Sementara, jika dilakukan pembangunan jaringan listrik non-PLN, ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN relatif terbatas dan tidak memadai untuk melingkupi seluruh desa yang belum berlistrik.

“Jumlah desa yang sudah teraliri listrik di Kalteng sebanyak 1.471 dari total 1.571 desa se-Kalimantan Tengah. Sebaliknya, jumlah desa yang belum teraliri listrik di Kalteng tersisa sebanyak 100 dari seluruh 1.571 desa se-Kalimantan Tengah,” bebernya kepada Kalteng Pos, Senin (16/1).

Baca Juga :  Masuk Kalteng, Dikarantina

Upaya yang dilakukan untuk pemerataan listrik dari tahun ke tahun adalah dengan meningkatkan rasio elektrifikasi desa atau rumah tangga yang dialiri listrik. Antara lain melalui pembangunan jaingan listrik yang tersebar dan terpusat, bersumber dari APBN dan APBD. Tahun 2019 rasio elektrifikasi sebesar 86,67 persen, lalu tahun 2020 rasio elektrifikasi sebesar 86,83 persen. Tahun 2021 rasio elektrifikasi sebesar 89,14 persen, kemudian tahun 2022 rasio elektrifikasi menjadi 89,92 persen.

Tantangan dalam upaya pemerataan jaringan listrik di Kalimantan Tengah terbagi dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni terbatasnya sumber dana dari APBD/APBN untuk pembangunan jaringan listrik ke desa di wilayah pelosok.

“Adapun faktor eksternal berupa kondisi geografis Kalteng yang sulit dijangkau dan belum tersedianya infrastruktur memadai menuju ke desa-desa terpencil sehingga harus melewati sungai dan perbukitan yang cukup curam,” tandasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kalteng Jainudin Karim berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam pemerataan jaringan listrik di Bumi Tambun Bungai. Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) itu memahami ada beberapa faktor yang menghambat upaya pemerataan jaringan listrik di Kalteng. Salah satunya kondisi geografis Kalteng yang memang cukup menyulitkan untuk pemerataan jaringan listrik.

“Mobilitas logistik barang dan jasa itu memang berat, juga tidak mudah membawa peralatan dan alat-alat untuk instalasi listrik,” tutur Jainudin Karim, belum lama ini.

Walaupun misi pemerataan listrik terhalang beberapa kendala, tapi anggota dewan dari dapil IV itu tetap optimistis pemertaan akses listrik dapat terealisasi. Ia berharap pemda dan PLN segera mengupayakan pemasangan jaringan listrik ke beberapa daerah di Kalteng yang hingga kini belum berlistrik.

“Jika potensi energi yang ada terus ditingkatkan, maka permasalahan terkait daerah yang belum teraliri listrik akan segera terjawab, hal itu membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor energi kelistrikan terus dilakukan,” tandasnya. (dan/ce/ala)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/