PALANGKA RAYA-Nama Jhon Krisli masuk dalam daftar 13 nama yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sebagai ketua dewan pimpinan cabang (DPC). Jhon Krisli diumumkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat sebagai Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Mengetahui itu, Parimus selaku kader senior Demokrat angkat bicara. Ia mempertanyakan SK penetapan para ketua terpilih. “Terkait dengan nama yang sudah disampaikan oleh DPD, kami mempersilakan saja,” kata Parimus kepada Kalteng Pos saat dihubungi via telepon, Selasa (24/5).
Akan tetapi Parimus justru mempertanyakan proses yang dilalui. Menurutnya, munculnya nama-nama ketua DPC tentu harus melalui proses sesuai mekanisme yang berlaku. Paling pertama adalah pelaksanaan musyawarah cabang, di mana sekian bulan yang lalu dilaksanakan muscab serentak se-Kalteng.
Dasar muscab adalah ranting di PAC. Kotim sendiri punya 17 PAC. Dasar untuk bisa diajukan untuk menjadi calon ketua, maka harus memenuhi syarat.
“Saat muscab di Palangka Raya, saya didukung oleh 13 PAC, sementara John Krisli hanya 2 PAC. Sebenarnya tidak masuk karena cacara dan dua PAC itu dikeluarkan dari sidang, karena dikasih mandat kepada orang lain. Tetapi kayanya dipaksakan untuk masuk dan memenuhi syarat,” tegasnya.
Selanjutnya tahap feet and proper test bersama ketua umum dan lainnya. Kamudian masuk tahap tes tertulis. Mengenai siapa pemenangnya, akan diumumkan oleh DPP melalui kepala BPOKK DPP Demokrat. Namun sampai hari ini tidak ada.
“Ibaratnya hulu sudah dilaksanakan, tapi hilirnya kacau. Ini yang menjadi persoalan. Terkait dengan siapa yang menjadi ketua, bagi saya tidak bermasalah. Asal jelas dan ada SK-nya. Setidaknya dalam suatu keputusan, harus ada SK terlebih dahulu,” tambahnya.
Muncul keraguan pihak mana yang bisa dipercayai, entah DPP atau DPD. Bagi Parimus, bukan soal kalah atau menangnya. Namun jika merujuk pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai dan pengelolaannya, lantas mengapa sampai hari ini dirinya sama sekali belum menerima telepon pemberitahuan.
“Silakan saja mereka mengumumkan, tapi saya berprinsip bahwa sebelum SK keluar atau DPP menelepon saya, maka saya belum bisa menerima siapa pun itu yang menjadi ketua DPC Kabupaten Kotim,” tegasnya.
Parimus memastikan bahwa dirinya baru akan percaya jika sudah ada SK keluar yang ditandatangani oleh ketua umum. Lalu langkah selanjutnya berkaitan dengan internal, khususnya dengan suara ranting di PAC yang merupakan ujung tombak.
“Jangan-jangan ini hanya dimanfaatkan untuk pemilu saja, demi mengumpul suara. Terbukti dengan persoalan hari ini. Ini yang ingin diluruskan, baik untuk DPD maupun DPD,” lanjut Parimus.
Terkait dengan pertanyaan kesiapan untuk dirangkul agar bergabung dengan kepengurusan DPD atau DPC, menurutnya hal itu urusan belakangan. Yang diinginkan pihaknya saat ini hanya meminta kejelasan perihal SK penetapan ketua DPC, khususnya untuk Kotim. Jangan sampai hanya merupakan kemauan DPD semata.
“Saya juga punya bukti WhatsApp dari Kepala BPOKK DPD yang mengucapkan selamat kepada saya seminggu yang lalu. Mereka mengucapkan selamat karena sekjen DPP yang mempertahankan. Namun seminggu kemudian, berubah lagi. Saya tahu melalui pemberitaan di media massa. Tidak ada pemberitahuan yang saya dapatkan yang menyatakan John Krisli terpilih menjadi ketua DPC Kotim,” ucapnya tegas.
Oleh sebab itu, Parimus tetap menunggu keluarnya SK dari DPP sebagai bukti sah. Dengan demikian PAC bisa tahu bahwa suara 13 PAC bisa dikalahkan oleh suara 2 PAC. Baginya, SK yang akan keluar nanti akan menentukan titik terang, sekaligus dasar keputusan untuk dirangkul atau tidak. (nue/ce/ala)