PALANGKA RAYA-Dalam satu pekan terkahir, terjadinya kebakar hutan dan lahan (Karhutla) di Kalteng mengalami peningkatan. Tercatat hingga 1 Januari hingga 26 Mei pukul 18.00 Wib, angka kejadian karhutla di Kalteng sebanyak 112 kejadian dengan sebaran hotspot sebanyak 827 titik dan luasan lahan terbakar 204,7 hektare. Karhutla semakin massif dalam dua bulan terakhir. (lihat tabel)
“Dalam satu pekan terakhir ini memang ada peningkatan, pada Jumat (26/5) saja tercatat dua kejadian karhutla yakni di Kabupaten Sukamara dan Kota Palangka Raya dengan luasan area terbakar 5,07 hektare,” kata Plt Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng Ahmad Toyib saat dihubungi, Sabtu (27/5).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, lanjut Toyib, sudah menetapkan status siaga darurat karhutla terhitung sejak 23 Mei hingga 10 November mendatang. Sedangkan untuk kabupaten/kota, ada empat daerah yang menetapkan status siaga darurat karhutla yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Sukamara, Lamandau dan Barito Selatan (Barsel).
Saat ini, Pemprov Kalteng tengah mempersiapkan permohonan dua waterboombing dan satu helikopter patroli kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lantaran, saat ini beberapa titik di wilayah Kalteng sudah mulai terbakar dan tidak bisa dipadamkan karena tidak terjangkau untuk jalur darat, sehingga memerlukan waterboombing.
“Beberapa peralatan juga akan dihibahkan oleh BNPB untuk penanganan karhutla di Kalteng,” tegasnya.
Di sisi lain, pascapenetapan status siaga darurat karhutla, pihaknya juga sudah mulai mengaktifkan 35 pos lapangan karhutla yang tersebar di seluruh wilayah di Bumi Tambun Bungai ini. Dalam satu kabupaten bisa memiliki dua pos, tergantung tingkat kerawanan karhutla di wilayah itu.
“Pengaktifan pos lapangan ini untuk pembiayaannya berasal dari APBD Kalteng, yang dipergunakan untuk honorarium tim pos lapangan dan operasional,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya Emi Abriany mengatakan, hingga 25 Mei lalu tercatat sudah ada sembilan kali kejadian karhutla di Palangka Raya. Saat ini, hampir setiap hari di Palangka Raya mengalami kebakaran lahan yang diduga ada warga masyarakat yang membakar lahan.
“Namun kebakaran lahan ini dapat segera ditangani oleh tim dari Dinas Kehutanan dan BPBD Kota Palangka Raya,” ujarnya.
Sebelumnya, untuk mengantisipasi karhutla yang lebih tinggi pada 2023, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia melalui Inmendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Karhutla.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA menegaskan, Inmendagri ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah. Khususnya para gubernur dan bupati/wali kota sebagai pemimpin satgas karhutla, dengan melibatkan semua komponen yang ada di daerah, termasuk pelibatan masyarakat.
“Penanggulangan bencana karhutla ini tidak bisa dikerjakan secara parsial apalagi ego sektoral, karena peristiwanya seringkali melintasi batas administrasi provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dan jajaran forkopimda, serta pelibatan pentahelix dengan partisipasi masyarakat sebagai basisnya, mutlak untuk dilakukan,” kata Safrizal dalam keterangannya.
Antisipasi penanganan karhutla itu dilakukan, mengingat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, musim kemarau lebih kering dari biasanya atau sering disebut dengan fenomena El Nino. Kondisi ini tentunya meningkatkan potensi bencana karhutla yang lebih tinggi pada 2023.
Puncak musim kemarau 2023 diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Karena itu, diperlukan langkah-langkah antisipatif konkret di lapangan sehingga dapat sedini mungkin dilakukan mitigasi resiko bencananya.
Menurutnya, faktor pembiayaan juga memainkan peranan sangat penting. Para kepala daerah diminta untuk memastikan tersedianya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal untuk pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla.
“Pencegahan dan penanggulangan karhutla bukan sekedar wacana, tapi harus aksi nyata, dengan demikian komitmen dari para kepala daerah termasuk DPRD harus diaktualisasikan dalam alokasi anggaran pada APBD di daerah masing-masing,” ucap Safrizal.
Safrizal juga menekankan, agar seluruh gubernur dan bupati/wali kota berkomitmen meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla, melalui optimalisasi pembentukan dan peran aktif relawan pemadam kebakaran.(abw/kpg/ram)
