Wagub Mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
PALANGKA RAYA -Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan melaksanakan rapat kerja nasional (Rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2021. Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah H Edy Pratowo di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (14/9).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara. Dalam hal ini untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan melibatkan para penegak hukum.
“Tentu pemerintah akan bekerja keras menggunakan instrument APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Sri Mulyani.
Diungkapkannya, penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara ini meliputi jajaran Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP, dan LKPP. Ia menyebutkan, keterlibatan penegak hukum ini akan menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara.
“Dalam perencanaan dan pelaksanaan melibatkan lembaga hukun, karena kami memahami terjadinya risiko penggunaan uang negara,” ungkapnya.
Dalam rakernas ini juga memberikan penghargaan terhadap daerah yang meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun 2020 dari BPK RI. Untuk Kalteng, berhasil mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2016 hingga 2020. (abw/mmc/ens)
Wagub Mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
PALANGKA RAYA -Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan melaksanakan rapat kerja nasional (Rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2021. Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah H Edy Pratowo di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (14/9).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara. Dalam hal ini untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan melibatkan para penegak hukum.
“Tentu pemerintah akan bekerja keras menggunakan instrument APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Sri Mulyani.
Diungkapkannya, penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara ini meliputi jajaran Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP, dan LKPP. Ia menyebutkan, keterlibatan penegak hukum ini akan menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara.
“Dalam perencanaan dan pelaksanaan melibatkan lembaga hukun, karena kami memahami terjadinya risiko penggunaan uang negara,” ungkapnya.
Dalam rakernas ini juga memberikan penghargaan terhadap daerah yang meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun 2020 dari BPK RI. Untuk Kalteng, berhasil mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2016 hingga 2020. (abw/mmc/ens)
