SAMPIT– Permerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta untuk mengawasi secara ketat pelaksanaan proyek yang akan berjalan, karena itu merupakan kegiatan yang sangat penting. Pasalnya, tanpa adanya mutu yang baik, pekerjaan yang menghabiskan biaya ratusan juta rupiah tersebut tak dapat dinikmati oleh masyarakat.
“Kami minta kepada pemerintah daerah agar bisa mengawasi pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan harapan kita di lapangan,karena kalau tidak diawasi tidak jarang ada kontraktor yang bekerja terkesan tidak memperhatikan aspek kualitas pekerjaannya,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim, Mudika Latifah Munawarah, Minggu (28/3).
Menurutnya, pengawasan itu harus benar-benar dilakukan, karena banyak proyek dikerjakan oleh kontraktor asal-asalan. Apalagi lokasi yang berada jauh dari publik seperti di daerah pedalaman, mereka berusaha menciptakan biaya seminimal mungkin untuk meraup untung besar dari proyek tersebut.
“Kami tidak ingin anggaran daerah ini digunakan untuk kualitas yang asal-asalan. Tugas pengawasan pekerjaan yang dilakukan pemerintah tidak hanya dilakukan wakil rakyat yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu masyakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan yang berfungsi sebagai kontrol sosial,” ujar Modika.
Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan ini juga mengatakan, kalau pengerjaan pembangunan yang dilakukan berjalan baik dan sesuai aturan yang ada, tentunya akan menghasilkan dengan kualitas yang baik, karena itu peran penting masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan di daerah juga sangat dibutuhkan.
“Saya menilai berbagai proyek pembangunan seperti jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup bagus, tetapi masih saja ada pengerjaan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Hal itu sering disampaikan masyarakat pada saat kami melakukan reses atau kunjungan kerja ke daerah-daerah,” ucapan Modika.
Dirinya juga berharap dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotim ataupun pihak kontrkator harus transparan pelaksanaan seluruh proyek yang ada di daerah ini agar seluruh pengerjaan proyek di lapangan harus dipasang papan proyek agar seluruh masyarakat dapat mengawasi pengerjaaanya.
“Dengan dipasangnya papan proyek tersebut masyarakat mengetahui anggaran untuk proyek tersebut, sehingga masyarakat juga bisa mengawasi proyek itu, sehingga proyek tidak bisa dikerjakan tidak asal-asalan. Saya juga mengharapkan masyarakat segera melapor kalau mendapati pelanggaran dalam pelaksanaan proyek yang ada di daerah ini,” tutupnya.(bah/uni/pk)
