SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pemanfaatan alat berat yang telah disalurkan ke seluruh kecamatan. Kebijakan ini diambil menyusul ditemukannya sejumlah unit alat berat yang mangkrak dan tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan beberapa di antaranya dilaporkan rusak.
Proyek pengadaan alat berat ini sebelumnya menyedot anggaran miliaran rupiah dari APBD Kotim, dengan tujuan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah pelosok. Namun kenyataan di lapangan memunculkan sejumlah keprihatinan.
“Secara umum alat berat memang sudah banyak membantu. Tapi ada juga yang tidak maksimal dimanfaatkan, terutama di wilayah-wilayah tertentu,” ujar Bupati Kotim, Halikinnor, kepada wartawan, Rabu (14/5).
Ia mencontohkan Kecamatan Pulau Hanaut, yang terkendala mobilisasi alat berat akibat minimnya akses transportasi darat. “Karena tak ada jalur darat, alat berat sulit didistribusikan ke lokasi. Ini berdampak langsung pada efektivitas penggunaannya,” jelasnya.
Sebagai respons, Pemkab akan melakukan evaluasi menyeluruh pada Juli 2025. Dalam evaluasi tersebut, alat berat yang tidak digunakan secara optimal kemungkinan akan ditarik dan dialihkan ke instansi lain yang lebih membutuhkan.
“Kalau ternyata memang tidak efisien, alat akan kita tarik. Mungkin bisa dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah atau penghijauan,” kata Halikinnor.
Meski demikian, Pemkab menilai secara keseluruhan program pengadaan alat berat masih tergolong berhasil. Beberapa kecamatan bahkan sudah menunjukkan hasil nyata, terutama dalam pembangunan saluran irigasi yang mendukung pertanian warga.
“Banyak daerah yang memanfaatkan alat berat ini dengan baik. Hasilnya bisa dilihat dari infrastruktur pertanian yang mulai membaik dan produktivitas yang meningkat,” tutupnya. (bah/ans)
