SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan melakukan pengiriman bantuan untuk masyarakat yang menjadi korban banjir yang saat ini melanda delapan kecamatan. Banjir di daerah ini dinyatakan dengan status siaga dan berharap banjir tidak bertambah parah, sehingga harus ditetapkan menjadi status darurat banjir.
“Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah berada di lokasi banjir dan saya perintahkan untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa untuk melakukan pendataan berapa jumlah warga yang terdampak akan banjir, sehingga batuan segera disalurkan. Bantuan tersebut berupa sembako, sehingga dapat meringankan beban mereka,” kata Bupati Kabupaten Kotim H Halikinnor, Selasa (16/11).
Menurutnya pemerintah daerah melalui BPBD terus melakukan pemantauan perkembangan di lapangan dan para tim juga masih mempertimbangkan apakah perlu mendirikan dapur umum di lokasi-lokasi banjir parah atau cukup memberikan bantuan sembako langsung kepada masyarakat yang terdampak akan banjir itu.
Dirinya mengatakan dalam beberapa minggu ini curah hujan cukup tinggi sehingga memicu banjir di sejumlah kawasan, baik di daerah hulu maupun dikota. Perkembangan terakhir, banjir di beberapa tempat mulai surut, namun ada pula tempat lain yang baru dilanda banjir.
Pemerintah daerah sedang mengkaji rencana pembuatan shelter atau tempat penampungan di kawasan-kawasan yang sering dilanda banjir parah dengan tujuan agar tempat itu nantinya bisa menampung kalau ada warga terpaksa mengungsi akibat banjir parah merendam rumah mereka, tempat penampungan itu akan dilengkapi dapur umum sehingga warga akan terjamin kebutuhannya selama berada di tempat tersebut.
“Ini juga menjadi salah satu opsi penanganan banjir karena masyarakat enggan direlokasi ke dataran tinggi atau tempat yang aman dari banjir. Tetapi untuk jangka panjang, relokasi permukiman diharapkan bisa dilakukan dengan diawal pembangunan infrastruktur di lokasi baru.” sampai Halikin.
Mantan sekertaris daerah ini juga mengatakan beberapa waktu lalu di Desa Hanjalipan pernah dibangun 93 rumah tapi sampai sekarang tidak ada warga mau pindah menempatinya, karena mereka kebanyakan nelayan, mereka khawatir perahu tenggelam.
“Makanya kita perlu infrastruktur dulu. Kita akan bangun infrastruktur supaya masyarakat mau pindah ke darat dan juga perlu adanya dukungan terhadap usaha perkebunan, perikanan dan peternakan bagi warga, sehingga mereka tidak berada lagi di pinggiran sungai yang rawan terhadap banjir,” tutupnya (bah/ans).
