PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menunjukkan sikap tegas terhadap jajarannya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (18/6). Orang nomor satu di Kota Cantik itu tampak geram karena salah satu kepala Perangkat Daerah (PD) tidak hadir dalam rapat penting tersebut.
Kekesalan Fairid memuncak saat menyampaikan pidato pengantar terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2025–2029 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dalam pidatonya, Fairid secara langsung menanyakan keberadaan kepala dinas yang seharusnya hadir dan terlibat aktif dalam pembahasan raperda tersebut. Ia pun meminta jajaran protokoler untuk segera menghubungi yang bersangkutan dan memberi waktu lima menit untuk hadir di ruang rapat.
Namun hingga rapat berakhir, kepala dinas yang dimaksud tak juga hadir. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa kepala PD tersebut sedang mengikuti rapat lain bersama Penjabat Sekda di Kantor Wali Kota. Meski begitu, absennya yang bersangkutan tetap menjadi catatan serius bagi Fairid.
“Sudah seharusnya kita, terutama PD pengampu, hadir dalam rapat paripurna, apalagi menyangkut raperda inisiatif dari pemerintah kota,” tegas Fairid saat ditemui usai kegiatan.
Ia menambahkan, kehadiran dalam rapat merupakan bentuk penghargaan terhadap sesama pemangku kepentingan dan menunjukkan keseriusan dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Hadir dalam rapat juga bentuk penghormatan terhadap DPRD sebagai mitra kerja. Dengan begitu, kita bisa bekerja dan melaksanakan program dengan nyaman dan efektif,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengapresiasi ketegasan yang ditunjukkan Wali Kota Fairid Naparin. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk komitmen nyata kepala daerah dalam menegakkan kedisiplinan birokrasi.
“Undangan sudah kami kirimkan kepada seluruh OPD sebelum rapat. Diharapkan kehadiran mereka agar bisa mendengar langsung pandangan dari legislatif terkait program pemerintah,” ujar Subandi.(ham/uni)
