KUALA PEMBUANG-Bupati Seruyan, Yulhaidir mengikuti secara daring acara sinergitas penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui Monitoring Centre For Prevention (MCP). Launching diikuti KPK, Kemendagri dan BPKP di Pendopo Rumah Jabatan, Selasa (31/8).
“Kegiatan ini dalam rangka optimalisasi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di daerah melalui MCP,” ujar Yulhaidir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adhian Noor dan Inspektur Daerah Agus Suharto SSos MM.
Pengelolaan bersama MCP pencegahan korupsi ini di-launching langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD. Program yang digagas oleh KPK ini, menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat upaya pencegahan tindak korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
“MCP yang telah dikembangkan secara berkala oleh KPK nantinya dapat menjadi tolok ukur baru untuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di suatu daerah,” ungkap Yulhaidir.
Ada delapan area intervensi MCP, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. Kegiatan launching MCP merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2021. Selain meluncurkan MCP, dalam kesempatan tersebut Kemendagri juga me-launching Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT). (yad)
KUALA PEMBUANG-Bupati Seruyan, Yulhaidir mengikuti secara daring acara sinergitas penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui Monitoring Centre For Prevention (MCP). Launching diikuti KPK, Kemendagri dan BPKP di Pendopo Rumah Jabatan, Selasa (31/8).
“Kegiatan ini dalam rangka optimalisasi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di daerah melalui MCP,” ujar Yulhaidir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adhian Noor dan Inspektur Daerah Agus Suharto SSos MM.
Pengelolaan bersama MCP pencegahan korupsi ini di-launching langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD. Program yang digagas oleh KPK ini, menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat upaya pencegahan tindak korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
“MCP yang telah dikembangkan secara berkala oleh KPK nantinya dapat menjadi tolok ukur baru untuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di suatu daerah,” ungkap Yulhaidir.
Ada delapan area intervensi MCP, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. Kegiatan launching MCP merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2021. Selain meluncurkan MCP, dalam kesempatan tersebut Kemendagri juga me-launching Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT). (yad)
