PONTIANAK – PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (PLN UIP KLB) berhasil mengamankan 7 aset ketenagalistrikan di Kabupaten Sekadau. Sertifikat yang telah terbit diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, Kainda kepada Manager Unit Pelaksana Proyek KLB 1, Oki Hermawan. Serah terima ini disaksikan Bupati Sekadau, Aron, saat upacara peringatan HUT Kabupaten Sekadau ke-19, Senin (19/12).
Dengan demikian hingga penghujung tahun 2022, PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (PLN UIP KLB) bersama dengan BPN wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah berhasil menerbitkan 734 sertifikat tanah aset perseroan, yang merupakan bagian dari aset negara di bawah pengelolaan PLN, berupa tanah gardu induk dan transmisi yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
PLN terus berkomitmen memperbanyak pendaftaran berkas-berkas tanah kepada BPN dalam rangka pengamanan aset-aset vital proyek kelistrikan. Hal ini juga merupakan arahan Presiden RI kepada seluruh institusi negara untuk segera melakukan sertifikasi agar tidak terjadi permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari.
“Untuk masing-masing provinsi, di Kalimantan Barat kami telah menerbitkan 415 sertifikat tanah. Sementara di Kalimantan Tengah kami telah menerbitkan 187 persil sertifikat tanah. Selain itu, 124 persil merupakan pinjam pakai dengan swasta, 7 persil melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Taman Nasional Gunung Palung dan 1 persil PKS dengan Inhutani,” ujar General Manager PLN UIP KLB, Reisal Rimtahi Hasoloan.
Lebih lanjut, Reisal memberi apresiasi kepada BPN atas kerja sama yang telah terjalin selama proses sertifikasi. Menurut dia, itu merupakan pencapaian yang luar biasa, sehingga pihaknya berterima kasih kepada BPN wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Terima kasih atas kerja sama yang sangat baik bersama kami selama ini. Kami berharap sinergi tetap terjaga agar target pengamanan aset pada tahun ini dapat mencapai hasil yang baik,” tuturnya.
Reisal juga mengungkapkan status persil yang sedang berproses untuk tahun ini. “Untuk progres sertifikasi diantaranya sebanyak 106 persil berada pada tahap pengukuran, 235 persil berada pada tahap risalah panitia, dan ada 177 sudah pada tahap terakhir atau SK pemberian Hak,” ungkapnya.
“Hal ini sangat penting untuk dilakukan PLN. Sebagai upaya memaksimalkan penyelamatan aset dengan menjamin kepastian hukum dan memitigasi risiko bisnis PLN terutama terkait dengan permasalahan tanah yang dapat muncul di kemudian hari,” imbuhnya.
Selain itu Reisal menjelaskan, bahwa pelaksanaan sertifikasi pada proyek infrastruktur kelistrikan PLN tentu memiliki tantangan tersendiri. “Di wilayah kerja UIP KLB yaitu di Kalbar dan Kalteng, selain karena jumlah aset infrastruktur kelistrikan yang begitu banyak hingga mencapai lebih dari 4.300 persil tanah, lokasi aset juga menjadi tantangan lain bagi PLN untuk mengamankannya. Lokasi tersebut tersebar diberbagai wilayah dan terkadang berada di lokasi yang sulit terutama untuk aset-aset tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT),” tandasnya. (kom/hms/b15/aza)
